Biaya Membengkak Rp8,2 Triliun

ANGGARAN pembangunan proyek moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) fase 2 koridor selatan-utara yang membentang dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Kampung Bandan membengkak sekitar 66 miliar yen atau Rp8,281 triliun dari anggaran semula.

Berdasarkan penghitungan pada 2010, pembangunan fase 2 diperkiraan menghabiskan biaya 133,11 miliar yen, tapi kini menjadi 199,75 miliar yen atau naik sekitar 50%.

Pembengkakan biaya pembangunan proyek transportasi massal sebagai upaya menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas itu terjadi akibat berubahnya harga bahan material konstruksi hingga lahan yang akan digunakan.

"Semua hal bersifat teknis. Seperti adanya ketentuan baru mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) membuat berbagai bahan material konstruksi berubah. Harga lahan pun meningkat," kata Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat, Selasa (18/10).

Akibatnya, sejak tahun lalu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI telah mengajukan proposal kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk diverifikasi. Selanjutnya Bappenas akan mengirimkan proposal tersebut ke Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk diverifikasi bersama.

Setelah itu, ujarnya, Kementerian Keuangan akan kembali memverifikasi nilai yang diajukan untuk kemudian diajukan ke Japan International Corporate Agency (JICA) guna mencairkan dana pinjaman pembangunan konstruksi MRT itu. "Prosesnya memang panjang karena biaya seutuhnya dari pinjaman. Namun, Pemprov DKI hanya menanggung 51% (pinjaman), sedangkan sisanya, 49%, ditanggung APBN," tutur Tuhiyat.

Sementara itu, pembangunan MRT fase 1 dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI pada 30 September lalu sudah mencapai 56% dengan pengerjaan konstruksi layang mencapai 38% dan konstruksi bawah tanah 74%. Konstruksi fase 1 yang seharusnya selesai pada 2018 dipastikan molor menjadi 2019 akibat sejumlah kendala. Yang paling menyulitkan ialah pembebasan lahan.

Akibat pembengkakan dana untuk konstruksi ataupun keterlambatan dari tenggat yang ditetapkan JICA, ujar Tuhiyat, pihaknya harus membayar denda. Jumlah denda yang harus dibayar pada saat ini masih dihitung dan akan dibahas bersama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. "Supaya jelas berapa yang harus kita bayar dan bagaimana cara membayarnya, lalu bagaimana pembagian antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat," katanya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga memastikan pemprov dan pemerintah pusat harus membayar penalti akibat molornya pembangunan fase 1. Namun, seperti halnya PT MRT, Bappeda DKI hingga kini belum menghitung jumlah penalti yang harus dibayarkan kepada JICA selaku pemberi pinjaman dana proyek MRT.

Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya masih menunggu laporan PT MRT. "Belum ada hitungan karena kami tunggu laporan PT MRT. Bagaimana akibat finansialnya dari isi kontrak, saya belum pernah lihat," ujarnya, pekan lalu.

Direksi dirombak

Jajaran direksi PT MRT Jakarta pun dirombak, kemarin. Posisi direktur utama yang sebelumnya dijabat Dono Boestami diisi William P Sabandar yang pernah menjadi tim khusus di Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, ada nama Agung Wicaksono yang pernah merintis pelayanan terpadu satu pintu bidang ketenagalistrikan dan pembentukan Unit Pengendali Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM. Ia menduduki posisi direktur operasional dan pemeliharaan menggantikan Muhammad Nasyir. (Aya/J-2)