Enam Orang Terkena OTT di Kemenhub Diperiksa Polda

ENAM orang yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan tiba di Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya. Mereka digiring guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait OTT Selasa (11/10) sore.

Pantauan Metrotvnews.com, enam orang itu datang terpisah. Pertama kali, sekitar pukul 20.20 WIB, dua orang digiring polisi ke Gedung Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Kedatangan keduanya hampir tidak terendus awak media yang menunggu di gerbang depan. Polisi membawa keduanya lewat pintu belakang. Satu orang yang digiring tampak mengenakan seragam dinas Kementerian Perhubungan berwarna putih. Perawakannya sedikit gemuk.

Gelombang berikutnya tiba di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.30 WIB. Tampak tiga orang digiring polisi. Dua di antaranya menggunakan kemeja berwarna biru muda. Satu orang mengenakan kemeja abu-abu sambil membawa tas hitam.

Satu orang datang terakhir sekitar pukul 20.55 WIB. Dia tampak menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih.

Tidak ada sepatah kata pun dari keenam orang yang digiring polisi itu. Mereka langsung dibawa masuk ke dalam Gedung Ditreskrimum. Informasi yang didapat mereka bakal diperiksa di Sub Direktorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Operasi tangkap tangan (OTT) kasus pungutan liar (pungli) perizinan di Kementerian Perhubungan merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Pungli di Kemenhub diyakini sudah menggurita.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan menyatakan, ada enam pelaku yang ditangkap dan diperiksa kepolisian.

"Beberapa petugas dari Dirjen Perhubungan Laut (Kemenhub), kemudian satu orang dari calonya," kata Iriawan seusai penggeledahan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Menhub Budi Karya berharap OTT ini memberikan dampak jera terhadap praktik pungli dalam jajarannya. Dalam cuitannya di Twitter, Budi mengatakan bahwa penangkapan ini menjadi introspeksi sekaligus evaluasi diri agar institusinya dapat menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras. (MTVN/OL-4)