Kontribusi Tambahan Dari Reklamasi Untuk Revitalisasi Daratan Jakarta

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan diskresi yang dilakukannya untuk memasukkan kontribusi tambahan sebesar 15% yang dibebankan kepada pengembang pemegang izin reklamasi ditujukan untuk merevitalisasi daratan Jakarta.

Kontribusi tambahan tersebut dihitung berdasarkan total nilai penjualan lahan yang bisa digunakan oleh pengembang dalam membangun properti.

Program revitalisasi daratan Jakarta yang bisa dilakukan dari kontribusi tambahan yang diperkirakan bernilai triliunan itu antara lain normalisasi sungai dan waduk, pembangunan rusunawa bagi warga bantaran kali dan waduk, pembangunan tanggul, penyediaan rumah pompa, serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH).

"Kontribusi tambahan yang saya keluarkan ada presedennya. Itu merujuk pada Perda (Peraturan Daerah) No 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Disebutkan di situ bahwa kalau mau reklamasi harus bereskan daratan Jakarta," ujarnya di Balai Kota, Kamis (6/10).

Ia pun menyambut baik pernyataan pimpinan KPK Agus Saharjo yang mengatakan bahwa seluruh kontribusi pengembang harus masuk ke dalam aset DKI.

"Yang dimaksud Pak Agus bener. Bangun rusun itu boleh pakai APBN, APBD, dan swasta. Kita sudah sesuai," lanjutnya.

Selain itu, perihal berbagai barang ataupun aset yang diberikan oleh pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dipastikan akan dicatatkan sebagai aset DKI.

"Semua barang kita terima, kita transparan. Kecuali barang yang tidak sesuai dengan yang disebutkan, kita tidak terima. Semua barang akan jadi milik DKI. Semua nilainya akan kita apraisalkan dan kita hitung," kata Ahok.

Ahok menyebutkan pembangunan rusun, jalan, RTH, hingga pompa yang menggunakan dana kewajiban pengembang dinilai lebih menguntungkan. Sebabnya, pihak swasta melakukan pembangunan dengan kualitas terbaik.

"Nilai urusan dia. Kita lebih untung? Lebih untung. Kalau jelek, kita tolak," tegasnya. (OL-3)