Tidak Ada yang Keliru dengan Reklamasi

HEBOH proyek reklamasi yang menjerat mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebagai terdakwa korupsi tidak berarti kebijakan reklamasi buruk adanya.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Emil Salim, mengakui proyek reklamasi yang berlangsung di Teluk Jakarta bukan kebijakan yang salah. Jika dikelola dengan baik, reklamasi justru memberi manfaat lebih.

"Reklamasi tidak keliru karena memberi banyak manfaat. Reklamasi di Teluk Jakarta perlu dilakukan dengan alasan untuk tempat menghimpun air tawar yang lama-kelamaan akan langka, menambah luas daratan Ibu Kota, dan untuk perluasan Pelabuhan Tanjung Priok. Teluk Jakarta menjadi sumber air minum dan irigasi Pulau Jawa, tetapi tidak menutup akses nelayan ke laut," kata Emil dalam diskusi publik di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, kemarin.

Dalam diskusi yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjanarko tersebut, Emil Salim membeberkan pantai utara Jawa menampung lumpur dari beberapa sungai sehingga dibutuhkan semacam giant sea wall dengan cara reklamasi untuk membendung kenaikan permukaan air laut (lihat grafik).

"Naiknya permukaan air laut mengakibatkan sungai tidak mengalir ke laut, tetapi terpukul kembali dan menjadi rob. Jadi, kita butuh reklamasi untuk membendung kenaikan permukaan air laut," ujar Emil.

Tetap dilanjutkan

Sebelumnya, pada 2013 Emil mempertemukan konsultan Belanda dengan kelompok studi Indonesia untuk membahas reklamasi. Konsultan Belanda mengusulkan pembangunan waduk di pinggir Jakarta dan pengerukan tanah dari luar Jakarta. Namun, hal itu justru merusak lokasi lain dan menambah berat aliran air.

Sebaliknya ahli Indonesia setuju reklamasi karena dapat menjadi tempat menghimpun air tawar, menambah lahan Ibu Kota, dan memperluas Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami memilih konsep ahli Indonesia karena lebih berpihak kepada kepentingan publik. Usulan itu kami sampaikan kepada Jokowi," ungkap Emil.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sependapat reklamasi diperlukan karena dapat meningkatkan manfaat untuk ruang sosial, ekonomi, dan lingkungan ke depan. Sebelumnya, Rabu (14/9), Menko Bidang Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan bahwa kajian reklamasi sudah rampung termasuk analisis mengenai dampak lingkungan.

"Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan (reklamasi). Saya pikir selesai dalam beberapa waktu ke depan. Reklamasi sebagai bagian dari proyek pembangunan pesisir terpadu ibu kota negara merupakan kepentingan nasional. Apabila tidak dilanjutkan, kondisi permukaan tanah Jakarta semakin menurun," tandas Luhut seusai rapat kerja bersama Menko Perekonomian, Menko Polhukam, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Badan Anggaran DPR (Media Indonesia, 15/9). (Aya/Jes/Ric/Try/X-3)