Revitalisasi Batal, Miliaran Rupiah Sia-Sia

REVITALISASI permukiman penduduk yang terendam bertahun-tahun di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dipastikan tidak akan dilanjutkan. Keputusan itu membuat upaya pengeringan yang dilakukan sebelumnya menjadi sia-sia.

Kondisi lingkungan permukiman yang dihuni 200 keluarga dan kerap disebut Kampung Apung tersebut, menurut Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, saat ini sudah rusak. Saluran air di sekitarnya tidak berfungsi lagi akibat dipenuhi sampah yang dibuang sembarangan oleh warga sehingga tidak mungkin direvitalisasi.

Bahkan, wilayah yang sebelumnya dikenal dengan nama Kampung Teko tersebut akan menjadi bagian dari proyek Jalan Arteri Kedoya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dengan demikian, lahannya akan dibebaskan. "Akan ada pembangunan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan jalan itu melintas ke Kampung Apung. Jadi (lokasi) mau dibebaskan," katanya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk mengosongkan perkampungan tersebut pihaknya telah menawarkan relokasi ke rumah susun (rusun) kepada warga. Namun, warga menolak.

Pada 2014 anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk merevitalisasi kampung seluas 3 hektare itu. Pompa juga diaktifkan untuk menyedot air yang menggenangi permukiman warga serta tempat pemakaman umum (TPU) selama tiga dekade.

Setelah kawasan tersebut kering, rencananya lahan diuruk agar tidak tergenang lagi. Sebanyak 3.810 makam yang berada di TPU setempat bakal dipindahkan ke TPU Tegal Alur. Namun, upaya pengeringan terhenti dan awal 2015 air kembali merendam permukiman dan TPU.

Berdasarkan pantauan, Kampung Apung saat ini tidak ubahnya rawa. Seluruh permukaan genangan air dipenuhi tanaman eceng gondok. Kecuali jalan selebar 1 meter dengan panjang hampir 50 meter menuju permukiman yang membelah genangan air tersebut.

Pompa mobile yang dahulu beroperasi siang malam untuk menge-ringkan permakaman tidak ada lagi. Ketinggian air yang menggenangi TPU diperikaran mencapai 1,5 meter.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat Uus Kuswanto juga memastikan tidak akan menata Kampung Apung, termasuk relokasi makam. Ia juga mengungkapkan status lahan Kampung Apung semakin tak jelas, apakah milik Pemerintah Provinsi DKI atau milik perorangan. Sebab itu, TPU yang ada di lokasi tidak masuk milik sudin pertamanan dan pemakaman.

Belum disosialisasikan
Ketua RT 001/RW 01 Kampung Apung, Rudi, menyatakan belum mengetahui rencana pembongkaran permukiman tersebut.
Menurutnya, Pemprov DKI sama sekali belum melakukan sosialisasi. "Info ini saja baru kamu ketahui dari Anda," ujarnya.

Tokoh warga Kampung Apung, Juhri, membantah TPU bukan milik pemprov. Menurutnya, di lokasi tersebut juga terdapat kantor makam. "Kalau bukan milik pemprov, kenapa dulu ada kantor di sana," tuturnya.

Lurah Kapuk Agung Edi Santoso mengaku belum mendapat perintah tertulis dari Wali Kota Anas Effendi soal pembebasan lokasi. Namun, ia tidak menyangkal bahwa informasi rencana pembangunan jalan arteri telah diketahuinya sejak lama. (J-2)