Gusur Bukit Duri, Ahok Mengaku Belajar dari Kampung Pulo

PENGGUSURAN Bukit Duri tetap dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meski ada proses hukum di Pengadilan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berani menggusur Bukit Duri karena berkaca dari penggusuran di Kampung Pulo yang sempat diundur.

"Kamu inget enggak Kampung Pulo yang berantakan gara-gara kita izinkan mundur seminggu, dua minggu, tiga minggu, akhirnya pas begitu mundur, hujan besar," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (28/9).

Pada Agustus 2015, DKI terlambat menggusur Kampung Pulo karena menunggu putusan pengadilan. Akibatnya daerah tersebut digenangi air lagi saat hujan turun dan sempat terjadi kecelakaan kecil. Ahok tidak ingin kejadian serupa kembali terjadi pada daerah Bukit Duri.

"Kemarin, sempat satu alat berat jatuh kan gara-gara keburu hujan pada Desember. Kalau sejak awal sudah digusur enggak akan hujan duluan," jelas Ahok.

Diketahui warga Bukit Duri tengah menggugat Pemprov DKI dengan sistem class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hingga kini, belum ada putusan inkrah dari pengadilan. Ahok tidak mau ambil risiko. Dia mengatakan keterlambatan program bisa bikin negara merugi.

"Sekarang proyek PU (normalisasi Kali Ciliwung) itu kan dari APBN kalau enggak selesai bisa bayar enggak? Kan APBN mesti selesai akhir tahun ini," tandas Ahok.

Pemprov DKI hari ini merelokasi warga yang tinggal di 400 bidang bangunan di Bukit Duri, tepatnya di RW 09, 10, 11, dan 12.

Dari data terakhir sudah 313 bidang bangunan yang dibongkar dan penghuninya bersedia pindah ke rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur.

Pemerintah menyediakan 400 unit Rumah Susun Rawa Bebek untuk warga yang kena penertiban. Sebanyak 313 unit sudah ditempati. Masih ada 70 unit Rusun Rawa Bebek belum diambil warga yang kena penertiban. (MTVN/OL-3)