Pemprov Berencana Perbaiki 26 JPO

SETELAH jatuh korban, perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta baru akan dilakukan.

Tahun ini, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta mengajukan perbaikan sebanyak 26 titik.

Perbaikan tidak akan menggunakan dana APBD, tapi dari kewajiban pengembang atas pengajuan kenaikan koefisien lantai bangunan (KLB).

Penegasan itu disampaikan Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, di Balai Kota DKI, kemarin.

Sebenarnya, ungkap Andri, JPO di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjadi salah satu titik yang diusulkan untuk diperbaiki karena kondisinya memang sudah tak laik lagi.

Namun, belum sempat diperbaiki, JPO tersebut roboh tertiup angin.

Pihaknya mencatat ada 318 JPO di Jakarta.

Pengelolaannya berada di bawah tiga instansi. Sebanyak 289 titik dikelola DKI, 26 titik yakni JPO yang melintas di atas jalan tol oleh Dirjen Bina Marga, dan sisa-nya 10 titik milik PT KAI.

Dari pantauan di sejumlah titik, umumnya JPO dipasangi papan reklame.

Seperti di JPO halte bus Trans-Jakarta Tegalan, Matraman, Jakarta Timur, dan di halte Trans-Jakarta Matraman 1.

Begitu pun di JPO halte Bus Trans-Jakarta Pal Putih, Kramat, Jakarta Pusat.

Di sisi lain, kondisi delapan JPO di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, nonkoridor dalam kondisi memperihatinkan.

Misalnya di JPO kawasan Sumur Bor, Cengkareng, Jakarta Barat.

Di JPO itu terdapat papan iklan di bagian gelagar atau konstruksi baja.

Papan iklan itu tak lagi di pasang secara aman.

Hanya kawat-kawat yang dililitkan untuk menjaga agar papan iklan tetap menempel.

Lampu yang terpasang pada papan iklan juga rusak dan beberapa di antaranya sudah tidak terikat.

Jika terjadi hujan deras disertai angin, sangat mungkin lampu berikut papan iklan itu akan jatuh.

"Ini sudah hampir setahun enggak ada perbaikan, keropos, papan iklan pernah ada lampunya jatuh ke bawah kena pengendara motor. Beruntung enggak sampai luka," kata Imam, pemilik warung kelontong di sekitar JPO.

Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarjono, standar konstruksi JPO diabaikan pihak berwenang dalam hal ini Dishubtrans DKI Jakarta.

"Memang untuk membagun JPO cukup mahal sehingga pemprov mengambil langkah kerja sama dengan pihak ketiga sebagai kompensasi izin memasang reklame," kata Djoko, kemarin.

Standar konstruksi yang minim juga menyebabkan JPO tak ramah kepada pejalan kaki terutama penyandang disabilitas karena sebagian besar memakai tangga yang memiliki sudut kecuraman tinggi.