Ahok Minta Pengelolaan JPO Diambil Alih Dinas Perhubungan

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mau pengelolaan seluruh jembatan penyeberangan orang (JPO) dikerjakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Wacana itu dilakukan bertahap.

Selain kepada Dishub, Ahok juga meminta PT TransJakarta untuk turut mengelola JPO. Namun, TransJakarta khusus mengelola JPO yang terhubung langsung dengan halte Transjakarta.

"Semua JPO mau saya serahkan ke Dinas Perhubungan atau TransJakarta kalau nyambung ke halte. Ini kita lagi kerjain," kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9).

Sejauh ini, hampir seluruh JPO pengelolaannya dilakukan pihak swasta. Kemudian pihak swasta memanfaatkan JPO untuk meraup uang dengan memasang iklan di JPO.

Oleh karenanya, Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) supaya JPO tidak lagi dipasangi iklan. Namun, Pergub itu belum diterapkan diseluruh JPO. Sebab Pemprov DKI masih terkendala kontrak dengan pihak swasta.

"Beberapa kontraknya belum selesai," ujar Ahok.

Sementara itu, JPO yang kontraknya selesai sudah diambil alih Dishub DKI. Contohnya, kata Ahok, seperti di JPO Bundaran Hotel Indonesia yang sudah bebas dari iklan.

"Jadi JPO harusnya terbuka," ujar Ahok.

Bekas Bupati Belitung Timur itu menegaskan, JPO tidak seharusnya tertutup. Selain berbahaya karena ada yang menahan angin, JPO yang tertutup juga rentan menimbulkan tindak kriminal.

"Dari sisi keamanan juga mengantisipasi kalau terjadi perampokan dan pelecehan," ungkap Ahok. (MTVN/OL-3)