73 Pemilik Bangunan Dikenai SP3

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada 73 pemilik bangunan yang masih berdiri di bantaran Sungai Ciliwung di wilayah Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk segera membongkar bangunan mereka.

Perintah tersebut disampaikan melalui surat peringatan ketiga atau SP3 yang diberikan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, kemarin. Sebab, setelah SP3, pemerintah dipastikan bakal menerbitkan surat perintah bongkar untuk bangunan yang bakal terkena penertiban terkait dengan proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu.

Warga yang masih tinggal di bangunan yang bakal ditertibkan itu memang menolak direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek.

“Hari ini sudah disosialisasikan SP3 ke setiap warga yang masih tinggal (di bangunan tepi sungai),” kata Camat Tebet Mahludin kepada Media Indonesia.

Menurutnya, surat perintah bongkar akan diterbitkan pekan depan. Oleh karena itu, ia mendorong para 73 pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunan mereka. “Kalau mereka tidak membongkar juga, kami akan tetap bongkar,” ujarnya.

Mahludin mengatakan masih membuka kesempatan bagi warga yang berubah pikiran untuk mendaftar agar memperoleh unit hunian rusunawa, seperti yang telah dilakukan ratusan warga lainnya. Hingga saat ini tercatat 290 keluarga telah mengambil kunci Rusunawa Rawa Bebek.

Warga yang telah mengambil kunci secara bertahap telah meninggalkan Bukit Duri dan pindah ke rusun, sejak sosialisasi dilakukan intensif pada Agustus lalu.

Terakhir, sebanyak 60 keluarga pindah pada Minggu (18/9) dibantu 130 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Kebersihan, dan personel TNI/Polri.

Perajin tempe

Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan 400 unit hunian di Rusunawa Rawa Bebek yang berada dalam empat blok bagi warga yang direlokasi dari Bukit Duri.

Rusun tersebut berada di Pulogenang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Unit hunian di rusun tersebut bertipe 36 yang terdiri dari ruang tamu, dua unit kamar, kamar mandi, dapur, dan tempat untuk menjemur pakaian.

Sementara itu, sebagian warga yang menolak untuk direlokasi beralasan lokasi rusun jauh dari tempat mereka mencari nafkah. Sebagian lainnya tidak mau pindah lantaran menuntut uang ganti rugi atas bangunan tempat tinggal mereka.

Di Bukit Duri, sedikitnya juga terdapat 455 perajin tempe dan tahu yang terkena dampak penertiban. Menurut Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi, setelah pindah ke rusun mereka tidak yakin bisa melanjutkan pekerjaan sebagai perajin tempe dan tahu. Untuk itu, ujarnya, ia akan mencarikan jalan keluar bagi mereka.

“Setidaknya ada 455 perajin tempe dan tahu terkena dampak relokasi dari bantaran Sungai Ciliwung dan tidak yakin tinggal di rusun akan bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Karena itu, nanti kita carikan jalan keluarnya,” kata Tri saat dihubungi terpisah.

Berdasarkan pantauan, sebagian warga yang telah mendapatkan hunian di Rusunawa Rawa Bebek membongkar sendiri bangunan mereka sejak beberapa hari lalu, antara lain di RT 10/12. Mereka kemudian menjual material bangunan yang masih bisa dipakai kepada pengumpul barang bekas dengan harga antara Rp3 juta sampai Rp5 juta.(J-2)