Sekda DKI Bantah Bermain Politik

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan kehadirannya dalam deklarasi dukungan terhadap Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9), bukan permainan politik. Ia hadir pada acara tersebut karena diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jakarta.

"Acara itu di luar jadwal pemilukada dan jadwal kampanye. Saya datang sebagai Ketua PWNU Jakarta. Tidak ada masalah karena kehadiran saya bukan deklarasi pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub)," ungkap Saefullah di Balai Kota, Kamis (15/9).

Beberapa waktu terakhir, Saefullah digadang akan menyalonkan diri sebagai bakal cawagub pada Pilkada 2017. Nama Saefullah sempat disandingkan dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno.

Namun, munculnya Saefullah dalam acara deklarasi dukungan relawan terhadap Yusril menuai kritik. Pasalnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh partai politik. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat 2.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat lalu menyarankan Saefullah untuk mengambil cuti jika ingin berkegiatan politik. Saefullah berdalih bahwa ia belum terjun langsung dalam kegiatan politik. Ia masih turut serta dalam taraf kegiatan lembaga, bukan partai politik.

"Saya harus taat dengan undang-undang. Saya belum deklarasi apapun, saya masih tetap bekerja sebagai PNS," ujar Saefullah.

Ia melanjutkan, kedatangannya pada acara itu pun tidak serta merta menjadi bentuk dukungannya terhadap langkah Yusril untuk pencalonan diri sebagai bakal cagub.

"Saya sudah edarkan Surat Edaran tentang netralitas aparatur sipil negara dalam Pilgub DKI 2017, ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," imbuhnya.

Surat Edaran itu sudah dikirim sejak 10 Mei 2016 lalu. Karena itu, ia menegaskan tidak akan ada kegiatan politik di lingkungannya tersebut. Bahkan, Saefullah mengaku sempat menolak sejumlah undangan di hari dan jam kerja.

"Kemarin juga saya diundang Yusril yang mengunjungi PWNU. Lalu diundang beberapa partai di hari dan jam kerja saya tidak hadir," katanya.

Hingga kini Saefullah mengatakan belum mendapat peringatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dianggap melanggar aturan. Namun jika diberi teguran dan panggilan Saefullah akan hadir.

Saefullah juga belum mengantongi surat rekomendasi dari partai manapun. Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama yang telah diusung oleh tiga partai, yakni NasDem, Golkar dan Hanura. "Belum ada surat rekomendasi. Kalau saya tergantung partai karena saya tidak punya partai," katanya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak keberatan jika Saefullah menyalonkan diri sebagai bakal cawagub. Soal aturan PNS yang turut dalam praktek politik praktis Ahok menyerahkan ke Sekda sendiri selaku pembuat kebijakan.

"Kalau dia mau maju ya maju. Bagus dong, ada kesempatan orang (lain) jadi Sekda," kata Ahok. (OL-2)