Ahok Sarankan Terpidana tidak Usah Ikut Pilkada

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyerahkan sepenuhnya kepada DPR wacana keikutsertaan terpidana mengikuti pemilihan calon kepala daerah. Namun, Ahok lebih menyarankan agar terpidana tidak mengikuti Pilkada.

"Sebetulnya kalau sudah terpidana, ya sudah enggak usah lagi ikut-ikutanlah kalau buat saya," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (14/9).

Selain itu, Ahok lebih memilih para calon kepala daerah untuk membuktikan harta terbalik. Jika calon tersebut tidak mampu, lagi-lagi Ahok menyarankan agar calon tersebut tidak ikut Pilkada.

"Enggak usah ikut-ikutan deh," tegas Ahok.

Saat ini, DPR sedang menggodok wacana keikutsertaan terpidana dalam pilkada. Salah satu fraksi yang menolak adalah Hanura. Hanura mau seorang calon pemimpin punya integritas dan terpercaya.

"Bisa menjadi problem nantinya," Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana.

Dadang khawatir, jika calon itu terpilih akan berdampak pada stabilitas daerah tersebut. Selain itu, seorang pemimpin tentu membutuhkan dukungan rakyat. Jika permasalahan hukum ini terus dibahas, pemerintahan tak akan efektif.

Apalagi, jika masyarakat ragu dengan kepemimpinannya.

"Dukungan masyarakat jadi tidak tegas," kata dia.

Hanura menolak tegas terpidana ikut Pilkada. Walau, ada ayat 14c yang menjelaskan hakim bisa menentukan syarat khusus bagi terpidana yang tidak boleh ikut dalam pilkada. Dadang menegaskan, masyarakat butuh pimpinan kuat yang tak menimbulkan kontroversi demi efektivitas pemerintahan. (MTVN/OL-3)