Luhut Segera Cabut Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sebelumnya dimoratorium dapat kembali dilanjutkan.

Penegasan Luhut setelah menghimpun masukan dari sejumlah pihak terkait masalah yang membelenggu proyek yang digaungkan sejak era Presiden Soeharto. Di antaranya meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami sudah sampai pada satu kesimpulan sementara. Tidak ada alasan untuk tidak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Jadi tujuh aspek yang ada masalah itu sudah berikan masing-masing pemaparannya. Terkait alasan hukum, lingkungan hidup sampai alasan teknis mengenai listrik di Pulau G," papar Luhut seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (13/9).

Perihal nasib nelayan yang semakin tragis imbas zona tangkap ikan semakin berkurang, Luhut mengatakan pemerintah akan membuat solusi terbaik. Nelayan sebagaimana titah dari Presiden Joko Widodo, kata dia, akan menjadi prioritas.

Tercatat, ada sekitar 12 ribu nelayan yang melaut di perairan Teluk Jakarta. Pemerintah pusat telah menginstruksikan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk segera menindaklanjuti upaya penyelamatan nelayan.

"Nelayan menjadi prioritas. Jangan sampai ada yang membelokkan seolah nelayan jadi korban. Tidak ada. Begitu juga soal gugatan hukum, aspek yang kami dengar tidak ada masalah. Karena belum memiliki kekuatan hukum tetap," imbuh Luhut.

Ditanyai ihwal bentuk solusi yang ditawarkan kepada nelayan, Luhut menjelaskan terdapat sejumlah program. Seperti yang digambarkan Pemprov DKI, para nelayan akan mendapatkan hunian di rumah susun (rusun) agar kehidupan mereka lebih layak.

Luhut menuturkan sebenarnya sudah banyak nelayan yang melaut di luar perairan Teluk Jakarta. Pemerintah, jelas dia, memastikan proyek reklamasi tidak akan mengganggu aktivitas dan lalu lintas nelayan.

"Ada 1.900 kapal yang sudah bisa berlayar sampai Pulau Natuna. Mereka bisa masuk ke yang airnya bersih, yaitu 12 kilometer (km) atau 13 km dari Pulau Jawa," tukas dia.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menolak keras keberlangsungan proyek reklamasi. Kendati demikian, Luhut berdalih bahwa kelanjutan dari reklamasi Teluk Jakarta sudah didasari persetujuan Susi.

"Dia (Susi) setuju, enggak masalah," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan pemerintah akan segera mencabut surat moratorium reklamasi yang dikeluarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman terdahulu, Rizal Ramli.

"Nanti suratnya Kamis (15/9). Yang jelas reklamasi akan dilanjutkan, tapi semua ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat, pengembang harus taati. Kalau enggak harus penalti," pungkas dia. (OL-5)