Butuh Waktu untuk Jadi Ideal

DERETAN minimarket, toko, restoran, hingga tempat hiburan kelas menengah dan kelas atas telah memenuhi kawasan Kemang.

Aspal dan batuan konblok menutupi setiap jengkal lahan yang makin sempit sehingga membuat daerah resapan makin minim.

Hal itu masih ditambah permukiman warga kelas menengah yang terus bergeser ke bantaran kali.

Kali tidak hanya diokupasi masyarakat kelas menengah bawah, tetapi juga masyarakat menengah atas.

Kali pun dikorbankan untuk memperluas ruang aktivitas warga untuk kebutuhan sandang dan papan.

Kepala Dinas Penataan Kota Benny Agus Chandra menilai, hingga saat ini, langkah pengembalian peruntukan di Kemang masih cukup panjang.

Hal itu disebabkan masih menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ).

Perda tersebut tidak berdiri sendiri karena terdapat satu perda lainnya yang menjadi pelengkap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa seutuhnya menata kembali tata ruang kota, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030.

Pembahasan kedua perda tersebut, kata Benny, saat ini masih dilakukan DPRD DKI.

Sementara itu, kajian mengenai pengembalian alih fungsi dan peruntukan lahan sedang dilakukan.

"Kajian saat ini masih dilakukan. Sementara itu, kalau untuk pengembalian alih fungsi lahan, sepertinya masih membutuhkan waktu lama," tuturnya.

Ia menambahkan kondisi Kemang kini memang sudah jauh dari kondisi ideal.

Menurut survei terakhir pada 1990-an, permukiman di Kemang hanya tersisa 27% hingga 30% saja.

Padahal, seharusnya perbandingan antara permukiman dan zonasi nonpermukiman 70:30.

Proses panjang itu membuat Benny tidak muluk-muluk menetapkan target pengambilalihan fungsi lahan.

Ia berharap prosesnya akan dapat dilaksanakan mulai 2019.

"Itu paling lambat. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kita sabar saja sambil terus bekerja," kata Benny. (Put/J-4)