Ahok Imbau PNS Redam Isu SARA

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengimbau PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut meredam isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jelang Pilkada 2017. Imbauan Ahok ini pun ditujukan salah satunya kepada Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

"PNS kan disumpah enggak boleh SARA, enggak boleh melanggar UUD 1945 dan Pancasila," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (7/9).

Ahok sempat kesal dengan acara Lebaran Betawi 2016 yang dilaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Alasanya, acara tersebut dinilai Ahok terlalu menyeret-nyeret isu SARA dengan berupaya menggolkan gubernur Betawi.

Dalam acara itu hadir sejumlah pejabat termasuk Saefullah. Ahok mengatakan dalam acara itu berisikan pidato yang menyinggung SARA dan dibawakan oleh oknum sebuah organisasi masyarakat. Namun, tidak ada satu orang pun yang menghentikan isu SARA tersebut.

"Sudah main politik, pakai mimbar Lebaran Betawi, maki-maki dari atas mimbar SARA dan rasis. Dibiarkan kan? Harusnya panitia harus melarang dong. Betul enggak?," ucap Ahok.

Karena hal itu, Ahok sempat menggulirkan wacana untuk menghentikan dana hibah sekitar Rp4 milar-Rp5 miliar per tahun kepada Bamus Betawi.

Ahok juga sempat menyentil Saefullah karena disebut-sebut membiarkan acara yang berhubungan dengan SARA tetap berlangsung.

"Pak Saefullah harusnya dia mundur saja kalau dia PNS dan membiarkan (acara itu)," tandas Ahok.

Ketua Bamuns Betawi Zainuddin alias Oding menampik tudingan Ahok. Oding mengatakan adalah hal yang wajar ketika forum budaya mengusulkan salah satu putra asli daerah untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI 2017.

"Namanya juga hasil rapat ada masuk nama putra daerah seperti Lulung, Nachrowi Ramli, Sylviana dan Sekda. Jadi saya pikir ini hanya salah paham," kata Oding, Selasa (6/9). (MTVN/OL-3)