Menyelamatkan Kampung Pulo

SATU unit ekskavator kemarin sore menghancurkan rumah-rumah di perkampungan di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang disaksikan ratusan warga bersama petugas Satpol PP.

Penghancuran permukiman tersebut dimulai dari area jembatan Jalan Jatinegara Barat, tidak jauh dari unit ekskavator yang sebelumnya dibakar warga. Sementara itu, sekelompok polisi membuat pagar betis di akses gang permukiman yang sedang dibongkar alat tersebut.

"Akhirnya dihancurkan juga, ngeri saya tadi melihat rusuh-rusuhnya," kata Murni, warga yang tinggal di sisi lain jalan Jatinegara Barat.

Sementara itu, warga RW 03 Kampung Pulo mengosongkan rumah mereka. Salah satunya rumah milik Asan, 36, warga RT 03 RW 03 yang sudah sejak 1930 telah ditempati orangtuanya. "Saya mau pindah ke rusun, sudah ambil kunci. Ini mau beres-beres," katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar perumahan di kawasan itu untuk proses normalisasi Kali Ciliwung. Meski sempat terjadi bentrokan antara warga dan 2.150 personel gabungan dari Satpol PP, polisi, dan TNI, pembongkaran tetap dilanjutkan.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menargetkan tujuh hari untuk membongkar 530 bangunan yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung.

"Kami akan melanjutkan, bagaimana pun ini tidak bisa ditunda. Warga sudah disiapkan rusun, kami harap semua yang terkena dampak normalisasi bisa pindah," kata Bambang.

Kondisi Kampung Pulo sudah sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun, permukiman di sana selalu terendam banjir. Bukan hanya itu, permukiman yang semrawut membuat kawasan itu terkesan kumuh.

Bentrok
Namun, upaya pemprov untuk menertibkan permukiman liar yang sudah berdiri sejak zaman Belanda itu bukan hal yang mudah. Warga Kampung pulo melawan saat ditertibkan.

Saat petugas yang sudah berkumpul sejak pukul 07.00 WIB itu merangsek masuk, warga langsung menghadang. Aksi saling dorong dan berujung bentrok pun tak terhindarkan.

Saat alat berat akan menghancurkan bangunan, warga melemparinya dengan batu hingga kacanya pecah. Warga juga sempat melempari petugas dengan petasan, bahkan alat berat tersebut dibakar warga yang membuat suasana semakin mencekam. Karena melihat situasi mulai tidak kondusif, petugas kepolisian langsung menembakkan gas air mata.

Tak kurang dari tiga jam bentrok antara petugas dan warga berlangsung. Akibatnya, Jalan Jatinegara Barat lumpuh total dan kemacetan panjang hingga 4 kilometer pun tak terhindarkan. Bukan hanya itu, toko-toko di sepanjang Jalan Jatingera Barat pun rusak akibat terkena lemparan batu. Bahkan, kaca di Rumah Sakit (RS) Hermina dan sekolah Santa Maria yang berada di jalan tersebut pecah.

Tercatat ada 25 warga dan dua orang polisi yang terluka akibat bentrok tersebut. Mereka yang mengalami luka robek di kepala, tangan, dan kaki langsung dilarikan ke RS Hermina.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyatakan menangkap 27 orang yang dianggap sebagai otak dan provokator bentrokan tersebut. "Kita akan melakukan tindakan hukum. Sudah sesuai dengan aturan hukum, persuasif pun sudah, kami sangat menyesalkan bentrokan ini," kata Tito.

Pihaknya pun menambah dua ribu personel untuk mengamankan pembongkaran tersebut. "Kami back up penuh, dari hukum dan sosial sudah benar. Oleh karena itu, kami berharap menyelesaikan ini secepat mungkin," ujarnya.

Polisi mempersilakan warga melakukan negosiasi tentang rencana relokasi ke rusun yang sudah disediakan pemerintah. Namun, tidak dibenarkan apabila tujuan negosiasi bertujuan mempertahankan bangunan dan tetap tinggal di lokasi.

"Kami upayakan secara manusiawi dengan menyiapkan rusun, tapi mereka malah seperti ini (melawan). Negosiasi untuk bertahan itu masalah karena mereka pakai tanah negara. Intinya relokasi tetap kita lanjutkan."

Muhamad Halili, warga Kampung Pulo, mengatakan pihaknya kecewa akibat bentrokan tersebut. Warga Kampung Pulo, kata Halil, sebenarnya tidak keberatan dengan normalisasi Kali Ciliwung tersebut.

"Yang memberatkan itu rusun yang diberikan dihitung per bidang tanah, per rumah, bukan per KK (kepala keluarga). Di sini, satu rumah ada tiga KK, dua KK, dapatnya satu rusun. Ya bayangin aja sempitnya bagaimana," ujarnya.

Pihaknya juga masih menunggu jalur hukum yang ditempuh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memproses uang ganti rugi yang diminta warga.

Tidak menoleransi
Namun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tetap menegaskan tidak akan memenuhi permintaan warga yang meminta ganti rugi uang.

"Kami terpaksa lakukan ini. Kami sudah berusaha memediasi dan sediakan rusun gratis 1,5 kali lipat dari lahan yang mereka miliki di Kampung Pulo. Namun, mereka berkeras minta duit. Jadi, rusun mau, duit juga mau. Intinya, tidak ada ganti rugi duit, titik," kata Gubernur yang akrab disapa Ahok itu.

Ia pun sudah memprediksi kerusuhan di Kampung Pulo akan terjadi. Namun, pemerintah DKI tak ada pilihan lain selain memaksa warga pindah. Pasalnya, mediasi yang sudah dilakukan berulang kali tak menemui temu.(Gan/Gol/J-1)