Normalisasi Kali Krukut Tersendat di Kemang

WARGA Jalan Kemang Selatan, Kelurahan Bangka, Jakarta Selatan, enggan menjual tanah mereka untuk melebarkan Kali Krukut, sebab masih ada solusi tanpa membebaskan lahan yang berada di tepi kali. Hal itu semisal menertibkan lagi pembangunan di Kemang untuk bisnis yang tak terkendali.

Hal itu dikemukakan Roni, 35, dan Soeparno, 56, warga yang tinggal di Jalan Kemang Selatan 10, saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Roni berkilah rumah yang dibangun orangtuanya sejak 1960-an tidak pernah mengalami banjir sebelumnya. Baru pada 1990-an sesekali banjir di kawasan Kemang. “Masak banjir gara-gara rumah saya. Masih banyak kok gedung yang pembangunan menyalahi aturan,” ungkap Roni.

Pegawai swasta itu menuturkan banjir lebih parah terjadi sejak lima tahun belakangan ini. Meski tak hujan, jika mendapat kiriman air, Kali Krukut yang berada tepat di belakang rumahnya meluap dan menyebabkan banjir hingga kedalaman 70 cm.
Menurutnya, hal tersebut bukan semata karena warga yang bermukim di bibir kali. Ia menuturkan pembangunan restoran dan tempat hiburan di Kemang yang jadi penyebabnya.

“Dulu saat masih agak sepi, di sini hanya genangan 30 cm kaki. Tapi Kemang makin ramai, ya ikut naik juga airnya,” tuturnya.

Bagi Soeparno, di usia senja, ia tak ingin berpindah tempat. Ia pun berharap pemprov bisa menempuh jalan lain untuk mengatasi banjir selain menggusur rumah warga. “Saya yakin masih ada jalan lain kok. Semoga Pak Ahok enggak salah langkah,” ujarnya.

Rusun
Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rumah susun (rusun) untuk warga yang terkena normalisasi Kali Krukut. Lahan yang akan dibeli seluas 2 ha. Lahan itu berada di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, persis di samping Kali Krukut.

“Kita mau beli ini, kita mau bangun apartemen, kan ada tanah 2 ha itu persis di samping kali Krukut,” kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Rencana pembelian lahan itu sudah sejak dua tahun lalu. Namun, Pemprov DKI terkendala harga lahan yang ditawarkan cukup tinggi, di atas nilai jual objek tanah (NJOP) sehingga belum menemui kesepakatan. Ahok khawatir, pembelian di atas harga NJOP bakal dipermasalahkan di meja hijau karena dianggap merugikan negara.

Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, masih berupaya mewujudkan rencana itu, sebab jika tidak, normalisasi tidak akan berjalan lancar. Warga yang terkena normalisasi perlu tempat untuk relokasi. Banjir yang melanda kawasan Kemang pada Sabtu (27/8) malam menjadi momentum untuk mewujudkan rencana tersebut. (Put/Ssr/J-3)