Pemprov DKI akan Cek Sertifikat Lahan Warga Kemang

BANJIR yang melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, menjadi bukti buruknya resapan air di kawasan elite itu. Pada 1960-an, Kemang berfungsi sebagai kawasan hijau untuk resapan air.

Namun, fungsi kawasan itu telah berubah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Kemang diperbolehkan untuk menjadi kawasan komersial. Perubahan fungsi itu bahkan sudah mendapat izin dari pemerintah setempat.

"Kemang itu sudah ada putusan Pemda. Dia boleh dikembangkan jadi komersial, sudah ada, beberapa zona sudah boleh," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (30/8).

Banjir yang merendam kawasan Kemang disebabkan tembok Kali Krukut yang jebol di sejumlah titik. Untuk mengatasi itu, Pemprov DKI bakal merelokasi warga Kemang yang tinggal di bibir kali.

Ahok yakin keputusan itu bakal menimbulkan sejumlah penolakan. Karena itu, ia akan mengecek sertifikat yang dimiliki warga. Warga yang tidak memiliki sertifikat hak milik (SHM) diminta menyerahkan lahannya kepada Pemprov DKI.

"Yang penting kita mau lihat mereka sertifikatnya sampai ke tepi kali apa enggak. Kan bisa saja dia enggak sampai tepi kali, cuma nyambung-nyambung sendiri karena tetangga sudah nyempitin, makanya dia sambung sendiri. Itu harus kita periksa," jelas Ahok.

Sementara warga yang memiliki SHM, Pemprov akan membeli lahannya.

"Ada juga bisa saja gimana caranya sertifikatnya sampai di ujung (kali), kalau gitu kita bilang harus jual ke kita sebagian," kata Ahok.

Namun jika warga ngotot tidak mau menyerahkan lahannya, Ahok mengancam akan membiarkan warga Kemang yang tinggal di bantaran Kali Krukut merasakan banjir tiap tahunnya. Sebab, normalisasi sungai merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah.

"Kalau mau protes ya biarin banjir saja terus atau dia sendiri perkuat temboknya," pungkas Ahok. (MTVN/OL-3)