Bikin KTP-E, Pengalaman Pertama yang Mengecewakan

SAAT ini, warga yang belum memiliki KTP elektronik berkejaran dengan waktu. Akhir September 2016, seluruh pro­ses perekaman harus selesai. Jika tidak, data kependudukan akan dinonaktifkan Kementerian Dalam Negeri.

Sayangnya, kewajiban warga memiliki KTP-E itu tidak dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan blanko KTP-E. Warga dipaksa untuk menunggu satu hingga dua bulan mendatang untuk mendapatkan KTP-E.

Seperti di Kelurahan Duri Kosambi, Jakarta Barat, Senin (29/8). Sejak pagi, sekitar 100 warga sudah memadati ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mengambil nomor antrean.

Di tengah antrean panjang itu, petugas kelurahan tanpa risih mengeluarkan pengumuman kosongnya blangko KTP-E.
Pengumuman kosongnya blangko itu tak menyurutkan warga untuk mengikuti proses perekam­an data. Mereka tetap bertahan dalam antrean, meski merasa kesal.

Setelah perekaman data seperti foto serta pindai retina dan sidik jari, warga kemudian diberi surat keterangan telah melakukan perekaman data KTP-E.

“Katanya blangko kosong, nanti satu bulan lagi suruh cek apa sudah jadi atau belum,” kata Dewianti, 17, warga RW 08 Duri Kosambi.

Dewi yang sudah mengantre selama 2 jam itu mengaku dongkol. Pasalnya, itu merupakan pengalaman pertamanya mengurus dokumen kependudukan sehingga dalam bayangannya bisa selesai dalam satu hari.

“Datang pukul 07.30 WIB, baru dipanggil pukul 09.30. Sudah mengantre lama, eh enggak langsung jadi KTP-nya. Masih seperti ini rupanya layanan birokrasi kita,” gerutu Dewi.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat, Mohammad Hatta, mengatakan blangko untuk mencetak KTP-E sebenarnya tidak kosong, tapi stoknya memang terbatas.

“Blangko itu ada sebenarnya, cuma stoknya yang sangat minim. Dari 42 ribu warga yang sudah melakukan pe­rekaman data, blangkonya cuma 2.500 buah,” kata Hatta. (Mal/J-1)