Mengajak Warga Rusun Hijrah ke Kartu Gesek

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memopu­lerkan transaksi nontunai bagi seluruh lapisan masyarakat di Ibu Kota, termasuk para penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Langkah pertama dilakukan dengan membuka akses mereka terhadap pelayanan jasa keuangan.

Saat ini Pemprov DKI melalui Bank DKI telah menerapkan penggunaan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI sebagai metode pembayaran iuran sewa bulanan rusunawa. Tercatat, Bank DKI hingga kini telah memfasilitasi 12.199 rekening atau 82% dari jumlah unit rusun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan transaksi nontunai diberlakukan guna menghindari permainan uang yang terjadi pada transaksi tunai. Dengan begitu, segala kegiatan transaksi yang berlangsung di masyarakat lebih transparan dan mudah diawasi.

“Kenapa pakai debit? Biar kami tahu transaksi keuangan Bapak dan Ibu. Kita bisa tahu siapa yang berhak dapat kredit, subsidi, dan lain-lain,” ujar Ahok di hadapan warga Rusunawa Pesakih, Jakarta Barat, akhir pekan lalu.

Selama ini, para penghuni rusunawa yang rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah mengaku telah lama terbiasa bertransaksi secara tunai. Mereka pun tidak memiliki akses pada layanan jasa keuangan sebagai penyelenggara transaksi nontunai itu. Karena itu, kata Ahok, dengan memberi mereka sebuah rekening bank dan edukasi yang tepat diharapkan masyarakat perlahan beralih ke transaksi nontunai.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jakarta, Bambang Widjanarko, mengakui ada sebuah tantangan dalam menyosialisasikan transaksi nontunai kepada para penghuni rusunawa. Tantangannya ialah selain penghasilan para peng­huni rusun yang rata-rata rendah, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi persoalan tersendiri.

Oleh sebab itu, pihaknya secara rutin akan menggelar pelatihan khusus kepada para warga dengan melibatkan perencana keuangan agar warga tak lagi asing dengan transaksi nontunai.

Mesin EDC
Menurut Bambang, peningkatan akses keuangan kepada warga itu akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi hingga ke lapisan kelas menengah-bawah. Dengan akses yang terbuka, subsidi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan bisa lebih tepat sasaran.

Ia mencontohkan penghuni rusun yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, ke depannya akan diberi kemudahan berupa kredit UMKM. Ada juga pemberian keterampilan kursus memasak, servis telepon seluler, hingga membuat produk kerajinan. Dari situ diharapkan angka penghasil­an masyarakat meningkat sehingga transaksi nontunai bisa makin populer.

“Rusun sudah disediakan pemprov dan modal usaha dari Bank DKI. Mereka hanya perlu menyiapkan tenaga dan kemauan. Ini terus didorong biar pendapatan mereka meningkat supaya transaksi nontunai juga bisa lebih populer,” ujarnya.

Pembiasaan terhadap transaksi nontunai akan dimulai dengan menempatkan mesin electronic data capture (EDC) di PKK Mart, sebuah minimarket yang hadir di kawasan rusun. Kelak, lanjut Bambang, penggunaan mesin EDC yang bisa diakses warga rusunawa akan diperluas hingga ke seluruh wilayah DKI Jakarta. (J-1)