Ketua DPRD DKI Akui Praktik Percaloan RSUD sangat Meresahkan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan kebobrokan sistem di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Dari hasil investigasinya, terungkap adanya praktik percaloan untuk kalangan pemegang kartu BPJS Kesehatan.

Prasetyo mengatakan, ia melakukan investigasi di salah satu RSUD. Ia sempat pernah diminta rekannya untuk meminta kamar di rumah sakit. Ia mendapati kamar kelas 3 yang diperuntukkan pengguna BPJS banyak yang kosong.

"Pas saya turun sendiri, dia (petugas rumah sakit) tidak tahu saya siapa, saya dapat kejutan, naik ke atas, banyak yang kosong," katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/8).

Prasetro menjelaskan, ketika pasien datang ke rumah sakit, pihak administrasi rumah sakit akan menanyakan cara pembayaran berobat pasien, BPJS atau umum. "Kalau umum ke sebelah kanan diurusin," kata Pras--sapaan akrab Ketua DPRD DKI.

Sementara itu, pemegang BPJS diminta antre di tempat berbeda. Kemudian pihak rumah sakit mengatakan bahwa kamar bagi pasien BPJS penuh. Terpaksa, pasien pun harus membayar untuk kamar VIP.

Pras mengungkapkan, ada calo kamar rawat inap yang bisa menyediakan kamar seharga BPJS kepada non-pemegang BPJS. Calo itu biasa dibayar sebesar Rp200 ribu-Rp300 ribu.

Sehari berselang, pada hari ini, seorang warga bernama Eti Herlina, 44, pun melaporkan mengenai adanya calo antrean BPJS di RSUD Tarakan. "Kemarin kamar fiktif, kini calo," ujar Pras.

Soal kamar fiktif, Pras sudah melaporkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi kemarin saat rapat prapembahasan anggaran. Ia meminta sistem di rumah sakit diperbaiki. Selain itu, Dinkes harus berani menyingkirkan oknum yang merusak sistem di rumah sakit.

Namun, Pras kecewa masih mendapati laporan warga yang kecewa dengan pelayanan BPJS. Praktik percaloan itu juga ditemukan di RSUD Budi Asih, RSUD Pasar Rebo, dan RSUD Cengkareng.

"Bahwasanya terjadi kebobrokan RSUD Jakarta. Kami rapat dengan Kadis Kesehatan, Pak Koesmedi. Baru ngomong dua hari, saya mendapatkan lagi, berarti belum ada tindakan," tegasnya. (MTVN/OL-5)