Ahok Ultimatum Pelaku Mark Up Proyek Pembangunan PD Pasar Jaya

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan langsung menyerahkan tersangka penggelembungan (mark up) anggaran pembangunan Kantor Pusat baru PD Pasar Jaya ke pihak yang berwenang jika terbukti.

Ini berawal dari kecurigaan Ahok setelah membandingkan kualitas gedung baru PD Pasar Jaya di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, dengan biaya Rp14 miliar untuk pembangunan gedung.

"Kalau menurut saya sih langsung ke polisi saja. Makanya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dulu," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/8).

Seusai peresmian gedung baru PD Pasar Jaya, Rabu (24/8), Ahok menyatakan akan meminta BPKP untuk memeriksa berapa biaya yang layak dikeluarkan dengan kualitas gedung seperti itu. Anggaran Rp14 miliar dianggap terlalu mahal dengan kondisi gedung yang penyok-penyok, kualitas eskalator tidak mutakhir dan beberapa penyejuk ruangan yang tidak berfungsi.

Pada saat proses lelang pun Ahok sempat mengamati sekaligus mendapat info apa saja yang akan diperbaiki. Namun, saat berkunjung ke peresmian dirinya menilai tidak banyak perubahan.

"Waktu lelang kan saya sudah periksa sebetulnya mau apa saja yang diganti. Dindingnya atau selain itu. Pas saya lihat kok tidak diganti cuma dicat saja,” pungkasnya.

Ahok mengatakan penggelembungan anggaran sangat mungkin dilakukan oleh jajaran direksi terdahulu. Maka jika terbukti ada penyimpangan anggaran, direksi lama PD Pasar Jaya harus bertanggung jawab.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengaku tidak takut jika BPKP hendak mengaudit Kantor Pusat PD Pasar Jaya seluas 2.000 meter persegi itu. Justru ia pun mengamini buruknya material pembangunan gedung eks Pasar Hias Rias itu. Baginya, wajar jika gubernur penasaran dengan nilai pembangunan sebenarnya.

"Itu gedung yang memang sudah ada. Menjadi baru karena hanya diperbaiki. Kalau sekadar diperbaiki seharusnya nilainya tidak sebesar itu. Hasil pekerjaannya memprihatinkan karena tidak rapi. Kontraktor tidak profesional," kata Arief.

Dibangun sejak 2015, Arief melanjutkan, saat ini PD Pasar Jaya telah membayar 80% dana dari Rp14 miliar tersebut atau Rp11,2 miliar. Artinya, masih ada 20% setara dengan Rp2,8 miliar kewajiban bayar PD Pasar Jaya yang belum terlaksana. Sisa Rp2,8 miliar itu rencananya dibayar setelah perbaikan rampung.

Untuk memajukan industri pasar tradisional di Jakarta, PD Pasar Jaya berencana merevitalisasi 10 pasar di antaranya Pasar Cawang Kavling, Pasar Petojo Enclek, dan Pasar Sumur Batu. Untuk 2017, ada 20 pasar rakyat berbasis stand alone dan 6 pasar yang menyatu dengan rusun yang akan diremajakan. Serta, 20 pasar yang direvitalisasi secara mandiri.

"PD Pasar Jaya sudah lama kotor secara infrastruktur, fisik dan mental. Kalau tidak ada perbaikan akan ditinggal pembeli. Karyawan carut marut. Harus ada perbaikan keterampilan dan sikap,” papar Arief yang baru menjabat sebagai dirut selama tiga bulan.

Pergantian Dirut PD Pasar Jaya berkali-kali dilakukan. Pada 2014, PD Pasar Jaya dipimpin oleh Djangga Lubis. Posisinya kemudian digantikan oleh Luthfi Rachman tahun berikutnya. Mei tahun ini, PD Pasar Jaya mulai dipimpin Arief. (OL-5)