Pembangunan 3000 Rusun Di DKI Ditunda

PEMBANGUNAN 3000 unit rumah susun (rusun) di 22 titik wilayah DKI Jakarta tertunda. Pasalnya, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemerintah pusat masih berutang DBH 2015 sebesar Rp5,3 triliun. Sementara, pada 2016, DBH yang dibagikan baru Rp6,9 triliun dari total Rp12 triliun. Sisa DBH sebesar Rp5,1 triliun baru akan ditransfer pada 2017 mendatang.

"Terlambatnya transfer pemerintah pusat mengakibatkan pembiayaan Pemprov DKI Jakarta jadi sangat berkurang. Artinya, harus ada penyesuaian belanja juga,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Tuty Kusumawati, Kamis (25/8).

Maret lalu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta mengatakan akan membangun ribuan unit rusun di 39 lokasi, termasuk pekerjaan lanjutan rusun Rawa Bebek, Marunda, Rawa Buaya, KS Tubun, Pinus Elok, Jatinegara Kaum, Jalan Bekasi Raya, Tipar Cakung, dan Semper.

Tuty melanjutkan, tidak ada keterkaitan langsung antara terkendalanya DBH dengan penundaan pembangunan rusun. Ini diputuskan karena ada penyesuaian antara pembiayaan dan penerimaan Pemprov DKI. Lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengaku tidak menyanggupi pembangunan ribuan rusun tahun ini karena terkendala persoalan lahan maka pembangunan rusun yang ditunda.

“Jadi, rusun tidak bisa terlaksana. Kalaupun ada dana SKPD sendiri yang tidak siap mengeksekusi itu entah karena jalur masuk yang teralu sempit atau kendala teknis lain,” papar Tuty.

Adapun pembangunan rusun baru mulanya akan dilakukan di sejumlah lokasi diantaranya Penjaringan, Blok Nagrak, Penggilingan, Pengadegan, Tegal Alur, Pulo Gebang, dan Pondok Pinang.

Akibat hal ini masyarakat harus rela bersabar karena rusun belum tersedia. Tuty menegaskan perencanaan program pembangunan rusun akan lebih disiapkan dalam segala aspek, termasuk kesiapan teknis dan administrasi hingga 2017 mendatang. (OL-2)