43% Warga DKI Berpenghasilan di Atas Rp10 Juta per Bulan

DKI Jakarta menjadi provinsi yang memiliki distribusi pendapatan tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Pasalnya 61% warga DKI memiliki pendapatan lebih dari Rp7,5 juta.

"Yaitu, 43% penduduk berpenghasilan di atas Rp10 juta dan 18% berpenghasilan antara Rp7,5 juta hingga Rp10 juta," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kawasan Rumah Susun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8).

Ahok mengatakan kelompok berpenghasilan di atas rata-rata itu potensial menabung dan berinvestasi.

Sehingga, Ahok berharap, dengan potensi itu, penyaluran dana program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta dapat lebih efektif.

"Potensi lainnya adalah penghimpunan dana yang bisa diperoleh dari PNS, eksekutif usaha, guru, dan siswa sekira Rp4,45 triliun," ucap dia.

Pada 2014, angka gini ratio (distribusi pendapatan) sebesar 0,43%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan gini ratio nasional yaitu 0,41%. Sehingga bisa dikatakan distribusi pendapatan masyarakat Ibu Kota lebih merata ketimbang daerah lain.

"Untuk akses keuangan, DKI memiliki rasio jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Ketersediaan kantor dan ATM relatif sudah memadai. Itu tercermin dari setiap 100 ribu penduduk, terdapat 71 kantor bank dan 215 ATM," ucap dia.

Selain itu, animo menabung masyarakat Ibu Kota relatif cukup tinggi karena setiap 1 orang penduduk memiliki lebih dari 1 rekening. Begitu pula dengan pemanfaatan fasilitas kredit. Setiap orang telah memanfaatkan pinjaman bank lebih dari 2 fasilitas.

Meski demikian, Ahok merasa perlu membentuk dan mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini akan bertugas mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan keuangan di DKI Jakarta.

Setidaknya ada tiga program utama TPAKD yang telah dirintis sejak April 2016. Yaitu Gerakan Rusun Menabung, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Penyaluran Kredit UMKM dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inkusif (LAKU PANDAI) di Kepulauan Seribu.

Dari situ ketika masyarakat DKI akhirnya mayoritas melek literasi keuangan dan akses jasa keuangan semakin mudah, masyarakat akan semakin mengenal transaksi pembayaran nontunai. Dan pada akhirnya terwujud visi Jakarta Smart City di mana sistem keuangan daerah terintegrasi.

Kebiasaan transaksi nontunai ini juga akan memudahkan Pemprov DKI dalam membuat kebijakan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Saya berharap seluruh jajaran SKPD mendukung penuh setiap program kerja dari TPAKD," tegas Ahok. (MTVN/OL-3)