YLKI: Tarif Naik, Akses Masyarakat pada KRL bakal Berkurang

KETUA Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan rencana kenaikan tarif kereta api rel listrik (KRL) akan mengurangi akses masyarakat pada moda angkutan umum tersebut.

"Tarif KRL tidak perlu naik bila dana tanggung jawab layanan publik atau PSO kepada PT Kereta Api ditambah," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (19/8).

Tulus mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, bertanggung jawab menyediakan transportasi umum. Seharusnya Kemenhub memberikan dana PSO lebih banyak untuk angkutan umum seperti KRL, sehingga tarifnya tidak perlu dinaikkan.

Menurut Tulus, kenaikan tarif KRL harus diikuti dengan jaminan kenaikan pelayanan kepada konsumen. Padahal, pelayanan KRL saat ini masih banyak dikeluhkan konsumen, khususnya antrean yang sangat lama di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan.

"Karena itu, YLKI mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan double double track di Manggarai, sehingga mampu mengatasi antrean kereta api di Manggarai," tuturnya.

Selain itu, lintasan sebidang yang masih banyak juga menjadi kendala dalam meningkatkan pelayanan. PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) tidak bisa meningkatkan headway (beda jarak) KRL menjadi kurang dari lima menit seperti saat ini.

"Untuk mengatasi hal itu, harus segera dibangun underpass atau flyover pada lintasan sebidang. Itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," katanya.

Tulus mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi segera membangun jalan layang di atas rel atau flyover dan terowongan di bawah rel atau underpass untuk mengatasi kendala lintasan sebidang dan meningkatkan keamanan di jalan raya. (OL-5)