Pemkot Depok Kocok Ulang Pejabat

PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat, bakal menata ulang pejabat di lingkungan mereka karena selama ini banyak yang dinilai tidak tepat menduduki posisinya. Terserapnya dana APBD 2015 yang hanya sebesar Rp2,149 triliun dari total Rp3,2 triliun diduga menjadi penyebab kocok ulang itu.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan dampak lebih jauh dari tidak tepatnya penempatan pejabat, banyak gedung pemerintah yang mangkrak.

"Banyaknya gedung mangkrak dan tingginya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD akibat pejabat organisasi perangkat daerah di dinas, badan, dan lembaga tidak punya kreasi serta penempatannya asal-asalan," kata dia, kemarin (Kamis, 18/8).

Pradi mencontohkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok yang dipimpin dokter spesialis gigi. Menurutnya, seharusnya Kepala Bappeda dijabat ahli planologi. Demikian halnya dengan Kepala Inspektorat dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kota Depok, yang keduanya juga dijabat dokter gigi.

"Kepala Bappeda harusnya dijabat orang yang memiliki keahlian investigasi karena tugas utamanya sebagai pemeriksa. Penempatan kabag humas juga kurang tepat," kata dia.

Posisi lain yang dinilai dijabat orang yang tidak tepat yakni Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok yang dijabat ahli pendidikan. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Manusia (BMSDA) dijabat orang yang memiliki keahlian di bidang administrasi publik.

Selanjutnya, jabatan Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas BMSDA juga diduduki ahli pendidikan. Sementara itu, pejabat yang memiliki keahlian bidang planologi ditempatkan sebagai Kepala Bidang Sumber Daya pada Dinas BMSDA.

Sebaliknya, orang yang memiliki keahlian infrastruktur pembangunan jalan dan sumber daya air serta ahli pertamanan dan kebersihan ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran.

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, saat dimintai konfirmasi tentang itu, memastikan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok dilakukan pada Agustus ini.

"Kalau tidak ada aral melintang, mutasi pejabat digelar bulan ini atau paling lambat September. Tim evaluasi birokrat sudah menyerahkan nama-nama yang pantas menjabat kepala dinas, badan, dan lembaga. Jadi, tinggal tunggu waktu yang tepat kapan mutasi dilakukan," ujarnya.

Ia juga menyatakan waktu enam bulan sudah cukup untuk mengevaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemkot Depok. "Saat ini tinggal tunggu waktu untuk mencopot dan menggantinya dengan pejabat baru," tegas Wali Kota.(KG/J-2)