Kemiskinan Penyebab WNI Rentan Jadi Korban Perdagangan Orang

ANGGOTA Komisi III DPR Herman Hery menilai kemiskinan menjadi penyebab warga negara Indonesia (WNI) rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka mau dipekerjakan sebagai tenaga kasar dan bahkan dikirim ke luar negeri karena ingin mengubah nasib.

"TPPO ini terus terjadi selama bertahun-tahun dan tidak pernah tuntas. Sebabnya adalah karena semua orang hanya melihat ujungnya saja, yakni ada pelanggaran hukum," kata Herman di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8).

Karena itu, Herman berharap agar tidak terjadi TPPO, tidak hanya polisi yang turun tangan. Harus ada juga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan WNI agar tidak menjadi korban. Sementara polisi, tetap harus melakukan penegakan hukum jika mendapati ada TPPO dan diharapkan dapat bekerja sama dengan kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan.

"Para pelaku TPPO harus dibuat jera. Polisi jerat dengan UU yang sesuai dan jaksa lakukan penuntutan di pengadilan," kata Herman.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan memang banyak WNI yang akhirnya ditelantarkan di luar negeri oleh agen yang merekrut mereka di Tanah Air. Bahkan ada juga yang diperlakukan seperti budak.

"Contohnya kasus yang menimpa puluhan warga dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka pada tahun lalu jadi korban TPPO setelah dikirim ke Singapura dan Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Salah satu korban, YS, diduga sampai bunuh diri karena stres tidak digaji," kata Tito.

YS kini sudah dikembalikan ke keluarganya di NTT. Kapolri memastikan tidak ada unsur jual beli organ seperti yang dipikirkan keluarga YS yang tubuhnya terdapat sayatan.

"Itu adalah hasil autopsi yang dilakukan pihak Malaysia. Laporan yang kami terima, organ tubuhnya masih lengkap," lanjut Tito.

Kapolri juga mengatakan sudah ada 14 tersangka yang ditahan terkait YS dan korban lainnya sejak Selasa (16/8). Tito mengatakan modus yang dilakukan para tesangka ialah merekrut korban sebagai tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri dengan dokumen penunjang palsu.

Direktur Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI Brigadir Jenderal Nurwindianto mengatakan ada 6 juta WNI yang kini bekerja di luar negeri. Sebanyak empat juta memiliki izin resmi bekerja, 1,5 juta tidak resmi, dan sisanya tidak jelas.

Dia menambahkan yang tidak resmi otomatis akan merugikan diri sang pekerja karena rentan ditipu. Banyak yang cara penyalurannya tidak benar. Padahal pekerjaannya sangat keras. Bahkan ada yang sampai tidak dibayar.

"Perkiraan kami ada sekitar 10 ribu WNI yang keluar negeri untuk bekerja secara tidak resmi. Itu sangat disayangkan karena jangan sampai warga negara kita menjadi sampah di luar negeri terlebih tanpa memiliki keterampilan apapun," kata Nurwindianto. (OL-5)