Sekda Bantah Tudingan Lantik PNS DKI tanpa Seizin Ahok

SEKRETARIS Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membantah tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal lantik melantik pegawai negeri sipil (PNS). Dia mengaku tidak pernah melantik PNS DKI tanpa seizin Ahok sebagai atasannya.

"Saya hanya pembantu gubernur dan wakil gubernur. Masak saya berani (melantik tanpa izin), kan saya hanya pembantu," kata Saefullah di Gedung Pemprov DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Untuk melantik PNS, Saefullah mengaku butuh laporan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika yang sudah disetujui Gubernur. Sehingga tidak memungkinkan dirinya bisa diam-diam melantik PNS. "Jadi semua juga harus melewati Badan Pertimbangan Jabatan DKI," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ahok mengaku mendapat laporan dari intel bahwa Saefullah melantik sejumlah PNS di Dinas Pelayanan Pajak. Selain itu, Ahok juga mengatakan bahwa sejumlah PNS lurah dan camat yang merupakan massa dari Saefullah. Massa ini, lanjut Ahok, bisa saja digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Namun lagi-lagi, Saefullah membantah hal tersebut. Dia mengakui pernah tiga empat kali melantik Eselon III dan IV, tetapi itu pun atas seizin Ahok. "Wajar saja. Wali Kota juga bisa melantik, asisten pemerintah juga bisa melantik tergantung Pak Gubernur," terangnya.

Selain itu, Saefullah juga mengklarifikasi soal pelantikan lurah dan camat yang dikatakan Ahok sebagai massanya. Saefullah bilang batalnya pelantikan camat dan lurah November 2015 lalu karena ada administrasi yang belum terpenuhi.

"Jadi semua mutasi jabatan sangat terbuka. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Kemarin juga banyak dilantik karena efek domino saja," terang Saefullah.

Saefullah enggan berkomentar lebih lanjut mengenai tudingan Ahok tersebut. Dia tidak tahu alasan Ahok mengeluarkan pernyataan itu. "Saya enggak mau komentar. Pak Gubernur atasan saya. Saya hanya pembantu saja," tandas mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI itu. (MTVN/OL-5)