Pemprov Ambil Alih Tanah Sengketa

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mendata tanah-tanah berstatus sengketa di seluruh wilayah Ibu Kota. Selesai didata, tanah-tanah itu akan digunakan untuk kepentingan umum dan sosial warga sampai ada putusan in kracht van gewijsde dari pengadilan.

“Seluruh lahan sengketa di wilayah DKI Jakarta segera akan kami manfaatkan untuk kepentingan warga. Jika sudah selesai perkaranya, sudah in kracht van gewijsde putusan hukumnya, harus kita kembalikan ke pemiliknya,” ungkap Ahok.

Banyak tanah berstatus sengketa itu, sambungnya, yang selama bertahun-tahun belum mendapat putusan pengadilan. Akibatnya, tanah-tanah kosong itu kini dalam kondisi telantar dan tak sedikit menjadi tempat hunian liar.

Lokasi-lokasi tanah telantar itu bahkan tak sedikit yang berada di dekat jalan protokol. “Jadi merusak keindahan kota sehingga perlu diambil agar lahan itu berfungsi ganda. Nanti ditata untuk dijadikan lokasi PKL, tempat parkir, dan taman kota,” kata Ahok.
Ia juga meminta peran aktif lurah untuk mendata lahan-lahan kosong yang tengah berstatus sengketa.

Ia mengaku telah berkonsultasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil perihal rencana itu pekan lalu.

Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, sambung Ahok, tanah tak bertuan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, tetapi tak boleh diba­ngun bangunan permanen di atasnya.

Begitu keluar putusan peng­adilan, pemerintah daerah wajib mengembalikan ke pemiliknya.

Mafia tanah
Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengaku berdiskusi dengan Menteri ATR soal tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta yang banyak diperjualbelikan mafia tanah. Keduanya akan segera memetakan aset-aset daerah.

Ahok mengatakan rata-rata aset yang dicaplok merupakan kewajiban pengembang kepada pemprov yang tidak disertifikatkan. Karena itu, untuk menghindari munculnya kasus-kasus pencaplokan aset milik pemprov ke depannya, ia akan mewajibkan setiap pengembang untuk terlebih dahulu mengurus sertifikat atas nama Pemprov DKI sebelum dihibahkan.

“Kalau sekarang gampang, saya wajibkan sertifikat atas nama pemprov dulu, baru dikasih ke kami. Kalau enggak, enggak usah ngomong deh,” kata Ahok.

Ia menduga, dalam mafia itu, ada pihak yang mau menggelontorkan uangnya untuk membiayai pemalsuan sertifikat aset-aset Pemprov DKI Jakarta. Begitu sertifikat sudah di tangan, tanah itu pun dengan mudah di-caplok.

Modusnya beragam, mulai membayar sertifikat dari girik orang lain hingga melapor ke polisi dengan pengakuan kehilangan surat sertifikat. (Ssr/Nic/J-1)