Perbesar Anggaran untuk Menekan Kemiskinan

PROVINSI DKI Jakarta tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,08 triliun untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Kota. Permasalahan tersebut antara lain, masalah kemacetan, banjir, transportasi, dan termasuk menurunkan angka tingkat kemiskinan warga Jakarta. Alokasi tersebut merupakan 26,1% dari total nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp69,28 triliun.

Rincian dari total nilai APBD DKI TA 2015 sebesar Rp69,28 triliun ialah sebanyak Rp11,56 triliun dialokasikan untuk belanja urusan pendidikan. Kemudian sebesar Rp627,154 miliar dialokasikan untuk belanja urusan sosial, dan sekitar Rp6,90 triliun dialokasikan untuk belanja urusan kesehatan. Ketiga bidang itu merupakan faktor utama upaya pemprov dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di Jakarta.

"Artinya dalam postur APBD DKI TA 2015, sebesar Rp18,08 triliun (26,1%) dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan di Jakarta," kata Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Yurianto, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, akhir pekan lalu.

Sementara itu, untuk strategi makro penanggulangan kemiskinan, ungkap Yurianto, ada dua kebijakan, yaitu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat miskin agar tidak jatuh. Dua kebijakan tersebut diuraikan menjadi empat gugus kebijakan. Yakni gugus bantuan sosial berbasis keluarga, seperti kartu Jakarta Pintar (KJP), keluarga berencana (KB) gratis, kartu Jakarta sehat (KJS), rehab makam gratis, dan warga bina sosial. Lalu gugus penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan, seperti kursus bagi warga miskin, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan program pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Selanjutnya, gugus penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terakhir ialah gugus pendukung, seperti pembangunan rumah susun dan pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP). Optimistis Kemiskinan Turun Dengan postur APBD tersebut, Pemprov DKI Jakarta merasa optimistis mampu menurunkan tingkat kemiskinan hingga 3% pada tahun depan walau dalam kurun waktu selama dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan warga di DKI Jakarta terus meningkat. Namun, pemprov terus berupaya untuk meningkatkan daya beli dan perekonomian warga Ibu Kota demi menurunkan angka kemiskinan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tercatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 mencapai 352.960 (3,55%). Kemudian pada September 2013, mengalami peningkatan menjadi 371.700 (3,72%). Pada Maret 2014, BPS DKI mencatat tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami peningkatan lagi menjadi 3,92% (393.980 orang) dan semakin meningkat pada September 2014 yang mencapai 412.790 (4,09%). Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada 2015 sudah mengalami penurunan yang cukup signifi kan jika dibandingkan dengan 2014.

Tingkat kemiskinan di Jakarta tahun ini sebesar 3,53%, atau berarti mengalami penurunan sebesar 0,56%. “Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta paling rendah secara nasional. Tapi jangan kita bertepuk dada karena kemiskinan di Ibu Kota mempunyai karakter yang berbeda dari daerah lain. Penanganan kemiskinan di Jakarta lebih sulit jika dibandingkan dengan daerah lain,” kata Djarot saat membuka Rakerda Penanggulangan Kemiskin an DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, akhir pekan lalu. Meski Djarot mengakui sulit untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Jakarta, mantan Wali Kota Blitar itu optimistis Pemprov DKI dapat menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 3% pada tahun depan.