Mendamba Jakarta yang Humanistis

JAKARTA sebagai ibu kota negara memiliki fasilitas jalur pedestrian yang jauh dari kata layak. Dari total 1.300 km ruas jalan arteri di Jakarta, ditambah 5.000 km jalan di area perkampungan, hanya 10% di antaranya yang memiliki trotoar. Itu pun tak memenuhi syarat trotoar selayaknya. Padahal, jalur pedestrian memiliki fungsi vital dalam konsep tata transportasi sebuah kota.

Lantaran itu, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 2.600 km trotoar sebagai fasilitas penunjang transportasi umum di Ibu Kota.

Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta Riri Asnita mengakui membangun trotoar lebih sulit ketimbang membangun jalan. Namun, kehadiran trotoar yang layak menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Apalagi, pada 2019 proyek MRT diperkirakan beroperasi. Bayangkan, ada berapa ribu orang yang akan keluar dari stasiun dan menggunakan trotoar? Jika trotoar tidak layak dan tidak cukup lebar, arus ini bisa-bisa tidak terarah dan timbul kesemrawutan,” ungkap Riri, kemarin.

Saat ini pihaknya tengah mengkaji trotoar di jalan protokol seperti Sudirman dan MH Thamrin. Agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, trotoar harus memiliki lebar 8 hingga 12 meter. Sementara itu, trotoar di area itu hanya selebar 5-6 meter. Dengan anggaran Rp260 miliar per tahun, trotoar sepanjang 45 kilometer ditargetkan terbangun per tahun. Dengan penghitungan itu, target 2.600 km trotoar baru akan tercapai dalam 60-70 tahun.

Kerja sama
Saat ini di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, trotoar sesuai dengan standar internasional tengah dibangun. Panjangnya 2,5 km dengan lebar sekitar 10 meter. Di tiap 25 meter, akan ada manhole utility. Tujuannya agar trotoar tak lagi dibongkar dengan alasan pemasangan kabel serat optik seperti yang selama ini kerap terjadi.

Sayangnya, pembangunan itu malah dimanfaatkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL). Padahal, prosesnya belum usai 100%. Kala sore, PKL berjejer di sana bermodal terpal untuk menggelar barang dagangan.

Salah seorang pejalan kaki di kawasan itu, Riani, 27, mengaku terganggu oleh keha­diran PKL di sepanjang area pembangunan trotoar. Tak hanya itu, kehadiran tukang ojek yang kerap menggoda menambah ketidaknyaman Riani.

Soal itu, Dinas Bina Marga mengakui, untuk mengoptimalkan pemanfaatan trotoar, butuh kerja sama berbagai pihak dalam mengawasi. “Kami berupaya dari segi teknis. Misalnya trotoar kami tinggikan hingga 15-18 cm supaya motor tidak bisa naik, tapi masih nyaman bagi penyandang disabilitas. Namun kalau penegakan regulasi tidak ketat, trotoar selamanya akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk hal lain. Butuh kerja sama semua pihak,” jelas Riri.

Bagi pengamat tata kota Nirwono Yoga, harus ada terobosan serius untuk membenahi fasilitas trotoar di Ibu Kota. Trotoar merupakan sistem sirkulasi bagi para pejalan kaki yang terintegrasi dengan stasiun, terminal, perkantoran, pasar, dan lain-lain. Sayangnya, Jakarta belum memiliki rencana induk jalur pejalan kaki yang memadai. “Trotoar diba­ngun secara sporadis, ceplok sana-sini, tidak terencana matang,” sindir Nirwono. (J-3)