Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYIDIK Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya menjerat empat tersangka dalam kasus vaksin palsu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan berkeyakinan bahwa ada dugaan uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sejumlah aset.
"Tersangka yang dikenakan UU TPPU ialah I, A, S, dan F. Uang ada yang digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan disetorkan ke sejumlah rekening," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, Kamis (11/8).
Aset-aset yang diduga bagian dari TPPU itu pun, lanjut Agung, bakal segera disita. Namun, penyidik masih membutuhkan izin dari pengadilan. Agung mengatakan permohonan izin sudah dilayangkan dan masih menunggu kabar dari pengadilan.
Agung menambahkan, pihak kejaksaan hingga saat ini belum juga menyatakan lengkap berkas perkara para tersangka. Dia tidak menampik berkas telah dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk kejaksaan.
"Kami terus koordinasi dengan jaksa penuntut umum karena memang harus ada strategi untuk pembuktian saat persidangan. Artinya, kami ingin meyakinkan hakim dengan bukti yang kami miliki. Saya harapkan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) bisa support, dalam hal ini mengenai hasil uji vaksin yang ditemukan," terang Agung. (OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved