Prioritas di Stasiun Penyangga

KERETA rel listrik (KRL) commuter line menjadi moda transportasi massal terintegrasi yang bisa berkontribusi mengurai kemacetan di Jakarta. Upaya itu tentu harus didukung dengan fasilitas. Salah satunya ketersediaan lahan parkir yang memadai di setiap stasiun, khususnya stasiun daerah penyangga Ibu Kota.

Apalagi untuk menarik lebih banyak penumpang, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) baru saja mendatangkan 24 unit KRL dengan rangkaian 12 gerbong. Berbarengan dengan itu, dilakukan pula revitalisasi perpanjangan peron di jalur lintas Bogor dan Bekasi. Para penumpang KRL di daerah penyangga, yang biasa menggunakan kendaraan pribadi menuju stasiun, bisa memarkirkan kendaraan mereka di stasiun untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan naik commuter line ke arah Jakarta.

Cara bertransportasi yang lazim disebut park and ride itu, jika dimaksimalkan tentu bisa berkontribusi lebih banyak untuk mengurai kemacetan Jakarta. Kepala Humas PT Reska Multi Usaha (RMU) Nyoman Suhardita, anak usaha PT KAI yang mengelola parkir stasiun mengatakan prioritas penyediaan parkir di stasiun ditentukan sejauh mana banyaknya pengguna KRL di wilayah tersebut.

Saat ini, penataan parkir diprioritaskan di daerah penyangga Ibu Kota. "Tentu prioritas ada di daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Stasiun di wilayah itu kini sudah memiliki lahan parkir yang cukup luas," ujar Nyoman kepada Media Indonesia, Rabu (5/8).

Penataan dilakukan dengan memaksimalkan lahan parkir yang ada. Menurut Nyoman, pihaknya saat ini fokus pada penataan di Stasiun Tangerang  yang sedang dalam rencana perluasan. Stasiun Bogor menjadi salah satu contoh penataan parkir yang saat ini sudah memenuhi kebutuhan pengguna KRL.

"Karena jumlah penggunanya banyak, akhirnya kami buat double decker (parkir dua lantai)," tuturnya. Selain Stasiun Bogor, stasiun di wilayah Jabodetabek yang memiliki parkir memadai yaitu Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Senen, dan Stasiun Gambir. "Itu parkir untuk skala besar. Selebihnya skala sedang," tambahnya.

Nyoman tidak menampik bahwa saat ini masih ada beberapa stasiun di Jabodetabek yang belum memiliki lahan parkir. Kendala yang dihadapi ialah lahan di sekitar stasiun yang tidak memadai untuk dibangun lahan parkir. "Salah satunya di Jatinegara. Lokasi stasiun bersampingan dengan jalan raya. Lahan tidak ada," keluhnya.

Untuk meningkatkan pelayanan, beberapa stasiun saat ini sudah menerapkan sistem pembayaran dengan uang elektronik. Langkah ini diharapkan mengurangi antrean kendaraan, terutama yang akan masuk stasiun. "Jangan sampai pengguna ingin cepat naik KRL, tetapi harus menunggu lama." Saat diwawancarai terpisah, Humas PT KCJ Eva CHairunisa menjelaskan perluasan lahan parkir stasiun di wilayah Jabodetabek sudah dimulai sejak akhir 2012. PT KAI, kata Eva, melakukan revitalisasi stasiun dengan menertibkan bangunan yang berdiri di atas aset PT KAI.

"Salah satunya pengelolaan aset lahan parkir. PT KAI ingin memprioritaskan fasilitas pengguna KRL, salah satunya Bogor yang saat ini mencapai 500 kendaraan per hari," jelas Eva. Ke depan, kata Eva, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan semua anak perusahaan PT KAI untuk meningkatkan fasilitas stasiun, termasuk parkir.

Apalagi PT KCJ memiliki target penumpang 1,2 juta orang per hari pada 2019. "Kami juga memberikan data support ke pemerintah tentang pengguna jasa untuk acuan dampak mengurai kemacetan. Itu bisa dilihat dari data penambahan dan ini jadi program bersama dengan pemerintah," kata Eva.

Belum tertata
Pemantauan di Stasiun Bekasi, kendaraan terutama motor yang parkir di sana masih terlihat belum tertata baik. Batas antara pejalan kaki dan lahan parkir tidak jelas, sehingga kadang membahayakan para pejalan kaki. Para penumpang yang masuk dari pintu stasiun sebelah Selatan pun masih dibingungkan dengan arus masuk dan keluar kendaraan dari lahan parkir. Tidak ada jalur khusus bagi pejalan kaki.

"Saya suka waswas kalau lewat parkiran stasiun. Sebab, meleng sedikit bisa-bisa saya terserempet motor. Padahal, kalau pagi kan saya kejar kereta sambil lari karena buru-buru," kata Ika Utami, 25. Menurut Ika, seharusnya pengelola stasiun menertibkan lahan parkir yang ada. Sehingga lahan parkir yang menggunakan pelataran Stasiun Bekasi, bisa menyediakan area bagi para pejalan kaki.

Di Stasiun Bekasi sendiri, belum menerapkan parkir elektronik. Sistem yang masih manual, kerap menjadi celah bagi petugas nakal untuk menetapkan harga sekenanya meski tarif resmi sudah dicantumkan jelas di depan gardu parkir stasiun. Seperti diungkapkan Septian Nurhadi, 24, pegawai swasta yang berkantor di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia memilih parkir motor lebih lama dibandingkan sebentar. Karena parkir satu hingga dua jam, dikenakan sama dengan parkir motor yang lama yakni sebesar Rp8.000. Padahal, tarif resmi menyebutkan Rp3.000 untuk satu jam pertama. "Saya cuma parkir dua jam masak disuruh bayar Rp8.000? Enggak beres itu sistem parkirnya," cetus Septian.

Adapun, di Stasiun Tangerang, yang berada di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten, sedang diadakan pembenahan dengan menggusur beberapa pertokoan di Jalan Kisamaun dan Kiasnawi yang mengitari stasiun tersebut. Penggusuran terhadap beberapa tempat usaha yang berdiri di lahan milik PT KAI dilakukan karena lahan tersebut akan difungsikan sebagai perluasan lahan parkir.

"Saat ini lahan parkir yang sudah dibenahi mencapai 2.000 meter persegi," kata Kepala Stasiun Tangerang, Jumadi. Luas lahan itu, kata dia, hanya mampu menampung sekitar 800 unit motor dan 50 unit mobil yang menggunakan karcis elektronik. Sementara 200 meter persegi lainnya yang berada di bagian depan stasiun, dipersiapkan untuk parkir kendaraan penumpang yang menggunakan tiket manual. "Itu pun hanya mampu menampung sekitar 300 unit sepeda motor," tutupnya.