Pemprov Ambil Alih Pengelolaan Parkir On The Street

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengambil alih pengelolaan parkir bahu jalan (on the street) yang ada di seluruh wilayah ibu kota.

"Ke depannya, kami akan ambil alih pengelolaan parkir 'on the street' di semua wilayah. Kami akan serahkan ke Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa (9/8).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, pengambilalihan pengelolaan tersebut dilakukan terkait laporan mengenai tingginya tarif parkir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang mencapai Rp40.000.

"Kami dapat laporan bahwa parkir on the street di Kemang itu mahal, sampai Rp40.000. Padahal petugas parkirnya tidak memberikan karcis dan juga tidak pakai seragam. Pasti ada oknum yang terlibat. Makanya, kami akan ambil alih pengelolaannya," ujar Basuki.

Lebih lanjut, dia menuturkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui Dishubtrans DKI Jakarta, pihaknya akan memasang mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di kawasan-kawasan yang sering dijadikan lokasi parkir on the street.

"Dengan menggunakan mesin TPE, semua pendapatan dari parkir akan langsung masuk ke kas daerah. Jadi, tidak ada lagi yang bisa berbuat curang. Semua lokasi parkir on the street akan kami pasangi mesin TPE," tutur Basuki.

Saat ini, dia mengungkapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishubtrans DKI Jakarta masih menunggu mesin TPE yang akan dibeli melalui katalog elektronik (e-katalog) di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

"Sekarang UPT Parkir masih menunggu mesin TPE itu masuk kedalam e-katalog LKPP. Kalau sudah masuk, kami langsung beli mesin-mesin itu, kemudian kami pasang di semua lokasi parkir on the street, termasuk di kawasan Kemang," ungkap Basuki. (Ant/OL-3)