Pembangunan MRT Terhambat Pembebasan Lahan

PROYEK Mass Rapid Transportation (MRT) fase pertama dengan rute Bundaran HI-Lebak Bulus kini telah berjalan tiga tahun. Namun, pembangunan di struktur layang hingga kini masih terkendala oleh proses pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai.

Jika tidak segera tuntas, Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nawi terancam tidak bisa dioperasikan.

Progress pembangunan di struktur layang sepanjang 10 kilometer dari Sisingamangaraja hingga Lebak Bulus kini baru mencapai 35%. Angka itu jauh tertinggal jika dibanding progress struktur bawah tanah sepanjang 6 kilometer dari Bundaran HI hingga Senayan yang telah mencapai 70%.

Tercatat, 264 bidang dari total 632 bidang tanah yang dibutuhkan hingga kini belum dibebaskan. Sebanyak 105 bidang di antaranya termasuk dalam kategori kritis. Bidang yang termasuk kategori kritis tersebut, menjadi prioritas untuk dibebaskan.

"Lahan-lahan yang kritis ini merupakan titik akan dibangunnya stasiun, depo, dan entrance stasiun," ujar Kepala Unit Pelaksana Pengadaan Tanah Dinas Bina Marga DKI Jakarta Ahmad Dahlan.

Saat ini, kata Dahlan, proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. Data dari seluruh bidang yang belum dibebaskan tersebut tengah diproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Selatan. Sebelumnya, persoalan pembebasan lahan ditangani oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan sistem harga apraisal per zona.

"Sekarang sistemnya apraisal per bidang, jadi tidak ada negosiasi lagi. Kalau warga keberatan, bisa ajukan ke pengadilan paling lambat 14 hari setelah musyawarah," tutur Dahlan.

Namun, Pemerintah Kota Jakarta Selatan selaku fasilitator kini harus menggunakan perjanjian pinjam pakai guna membebaskan lahan secepatnya. Pasalnya, dana yang digunakan untuk pembebasan lahan belum tercantum seutuhnya di dalam APBD.

"Tahun ini, kita hanya anggarkan Rp50 miliar, nanti akan ditambah lagi Rp200 miliar di APBD perbaikan untuk pembebasan tanah," paparnya.

PT MRT selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menegaskan pembebasan lahan harus usai pada akhir tahun mendatang. Sebab, upaya pembebasan lahan telah berkali-kali melewati target yang ditetapkan.

Direktur Utama PT MRT Dono Boesman mengatakan idealnya proyek senilai Rp17 triliun ini baru bisa dimulai ketika lahan sudah siap 100%. Namun nyatanya, hingga tiga tahun proyek berjalan, 10% dari total luas keseluruhan lahan yang dibutuhkan belum juga bebas.

"Kalau ditunggu sampai lahan bebas, proyek ini tidak akan mulai-mulai," tutur Dono saat ditemui.

Akibat pembebasan lahan yang belum tuntas ini, dua stasiun yakni Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nawi terancam tidak bisa beroperasi. Sebab lahan yang tersedia hanya memungkinkan stasiun memiliki dua entrance. Padahal, masing-masing stasiun seharusnya memiliki minimal tiga entrance untuk alasan keselamatan.

"Kita sudah coba putar desainnya, tapi tetap nggak ketemu. Daripada beroperasi dengan dua entrance, lebih baik tidak. Mungkin tetap dilewati, tapi kereta tidak berhenti. Sekarang kita masih upayakan," kata Dono.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan pihaknya juga akan menempuh langkah konsinyasi untuk pembebasan 8 sampai 12 bidang lahan MRT di Jalan Fatmawati.

"Mereka masih ngotot bertahan di angka Rp50 juta per meter persegi. Sementara harga apraisalnya Rp26 juta per meter persegi. Ya sudah kalau masih susah kita serahkan saja ke pengadilan," kata Tri.

Tunggu Pelunasan

Agus, 32, adalah salah satu warga yang kini masih menempati bangunan di area proyek MRT di Jalan Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Bangunan yang berdiri di bidang seluas 500 meter persegi tersebut merupakan milik majikan Agus. Dulunya, bangunan itu merupakan sebuah bengkel. Namun sejak adanya proyek MRT, bengkel tersebut tidak lagi beroperasi. Kini, Agus beserta isterinya lah yang menempati bangunan tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (27/6) lalu, empat bidang bangunan yang berada di sekitar area ini telah dibongkar dengan perjanjian pinjam pakai. Artinya, biaya ganti rugi sesuai harga apraisal akan dibayarkan kemudian, menunggu dana dari APBD Perbaikan.

Agus, sebagai penghuni satu-satunya bangunan yang tersisa di area ini, mengatakan dirinya dimandati oleh sang majikan untuk tidak pindah sebelum biaya ganti rugi dibayarkan.

"Setahu saya ganti ruginya Rp26 juta per meter persegi. Tapi majikan saya nggak mau tandatangani perjanjian pinjam pakai. Pokoknya bayar dulu, baru boleh dibongkar," kata Agus.

Membangun Peradaban

Di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, proyek pembangunan MRT terus berlangsung. Stasiun ini merupakan yang terbesar di antara 13 stasiun yang akan dibangun di fase 1. Panjangnya mencapai 400 meter dengan lebar 22 meter dan kedalaman 19 meter.

Struktur sipil stasiun yang terdiri dari dua lantai telah terlihat. Di lantai paling dasar, merupakan peron dimana tampak jalur kereta serta tempat menunggu bagi para penumpang.

Terdapat dua terowongan sebagai jalur kereta. Masing-masing berdiameter 6,05 meter. Terowongan ini dibuat menggunakan alat bor yang disebut juga TBM.

Terdapat 4 TBM yang digunakan untuk seluruh proyek di fase 1. TBM Mustika Bumi 1 dan 2 mengeruk terowongan dari Bundaran HI hingga Setiabudi. TBM Antareja 1 dan 2 mengeruk terowongan dari Senayan hingga Setiabudi.

Dari total 6 kilometer jalur yang ditempuh di bawah tanah, total keempat TBM telah membuat 3,4 kilometer di antaranya.

"Targetnya proses tunneling (membuat terowongan) akan selesai akhir tahun ini," kata Dono Boesman.

PT MRT menyiapkan 16 rangkaian kereta dengan masing-masing 6 cars (gerbong penumpang). Sebanyak 14 di antaranya akan dioperasikan sementara 2 lainnya dicadangkan untuk keperluan maintenance. Kecepatan rata-rata yang ditetapkan ialah 30 hingga 40 kilometer per jam.

Meskipun kecepatan maksimal kereta jauh di atas angka tersebut, jarak antarstasiun yang pendek tidak memungkinkan bagi kereta untuk melaju dengan kecepatan tinggi.

Rute Bundaran HI-Lebak Bulus pun akan ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Jarak kedatangan antar kereta (headway) diprediksi hanya 5 menit.

"Untuk awal 5 menit dulu, ke depannya tergantung permintaan. Bisa saja ditekan menjadi 3 menit," tambah Dono.

Per harinya, PT MRT menargetkan 173.400 penumpang. Guna mencapai target tersebut, MRT telah menandatangani MoU dengan 32 perusahaan swasta maupun BUMN untuk integrasi antara stasiun dengan gedung-gedung perkantoran.

"Nanti kami sharing data teknis. Mereka akan tahu titik-titik knock down wall yang bisa ditembus tapi tetap tidak mengganggu kegiatan operasional kami," jelas Dono.

Sistem integrasi juga diterapkan antarmoda transportasi. Beberapa stasiun seperti Dukuh Atas, Blok M, dan Lebak Bulus akan menjadi Central Hub. Di Dukuh Atas misalnya, nantinya akan terintegrasi dengan LRT, Commuter Line, Transjakarta, serta kereta bandara.

Namun, upaya integrasi akan juga dilakukan dengan mengembangkan kawasan di sekitar stasiun dalam radius 350 meter. Rencana ini, kata Dono, merupakan salah satu upaya untuk merubah budaya bepergian masyarakat Jakarta.

"Akan ada walk way, jalanan dengan kanopi, pelebaran trotoar, dan di sekitar stasiun akan kami sediakan wifi. Jadi tidak hanya membangun sistemnya, tapi bagaimana agar orang-orang menggunakan infrastrukturnya," tuturnya.

Selain pekerjaan sipil, PT MRT juga telah memulai proses signaling. Sebab, kereta akan beroperasi menggunakan sistem Communication Based Train Control (CBTC).

Namun, saat ini, prosesnya baru mencapai tahap perizinan ke regulator dan pengajuan lisensi ke Kementerian Kominfo.

MRT akan mulai beroperasi pada akhir 2018 mendatang. Namun, baru akan beroperasi secara komersil pada awal 2019. Perihal tarif yang akan diberlakukan, Dono mengatakan wewenang tersebut berada di tangan Pemprov DKI, mengingat PT MRT merupakan BUMD.

"Gubernur yang menjabat yang akan menentukan tarifnya, tiga bulan sebelum beroperasi," pungkas Dono. (OL-3)