Ahok Bakal Cuti Kampanye Jika Mentok di MK

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku tidak punya pilihan jika Judicial Review atau uji materi soal cuti kampanye ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan akan mengikuti aturan cuti kampanye.

"Harus cuti. Enggak ada pilihan," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (3/8).

Selasa (2/8), Ahok menerangkan sudah mengajukan uji materi ke MK terkait Undang Undang nomor 10 tahun 2016 soal cuti kampanye bagi calon petahana. Dia berencana tidak mengambill cuti kampanye karena bertepatan dengan pembahasan Rancangan APBD 2017.

"Bahaya karena APBD lagi disusun. Kalau saya memilih, saya lebih baik enggak kampanye deh," terang Ahok.

Sebagai calon petahana, Ahok harusnya cuti kampanye pada 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Setelahnya, Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur definitif DKI Jakarta. Dalam rentan waktu tiga bulan pembahasan RAPBD 2017 akan dilakukan tanpa Ahok.

"Kalau ketok palu, saya enggak bisa ngapa-ngapain lagi itu anggaran. Kalau ada yang aneh kan saya yang tanggung jawab nantinya," terang Ahok.

Jika Ahok cuti kampanye, secara prosedural Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat akan menjadi pengganti Ahok sementara. Namun, Ahok menerangkan kondisi itu tidak mungkin terjadi karena Djarot berniat juga maju dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017.

"Pak Djarot maju, terakhir Sekda juga katanya mau maju. Tiga orang mau maju, jadi bagaimana dong?" tanya Ahok.

Terlebih Ahok mengaku sudah berkaca soal pembahasan APBD sebelumnya yang membikin dirinya tidak percaya dengan bawahan. Diakui Ahok tidak semua bawahan berniat mempermainkan APBD, namun tetap saja Ahok menegaskan PNS butuh dirinya untuk melawan penjahat APBD.

"Ada beberapa orang yang berani lawan oknum DPRD macam-macam. Ada berapa banyak PNS yang berani lawan? Karena mereka juga (berpikir) ngapain korbanin karier mereka," beber Ahok.

Selama ini, dia bilang, PNS memakai namanya sebagai tameng untuk mempertahankan APBD dari otak-atik yang dilakukan DPRD. Dengan embel-embel takut dipecat Gubernur, biasanya SKPD berhasil mempertahankan APBD.

"Kalau enggak ada saya? Mau alasan apa mereka?," ujar Ahok.

Meski begitu, Ahok mengaku akan menunggu putusan MK terkait uji materi yang diajukan.

Sementara Ketua KPUD DKI, Sumarno tidak mempermasalahkan Ahok mengajukan uji materi soal cuti kampanye. Dia hanya menegaskan akan menegakkan aturan jika nantinya uji materi tersebut ditolak.

"Itu hak calon mengajukan uji mater. Tidak masalah, hanya kami di sini kan menegakkan aturan saja. Kami akan tegas bagi calon petahana harus cuti kampanye," tandas Sumarno. (MTVN/OL-3)