Ahok Sarankan Lahan Makam Diundi

UNTUK mengantisipasi ada-nya makam fiktif/palsu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyarankan penentuan lokasi makam sebaiknya dilakukan dengan sistem pengundian.

"Dengan begitu akan lebih adil untuk semua warga. Tidak ada yang dirugikan," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.

Gubernur yang akrab di-sapa Ahok itu menjelaskan pengundian tersebut harus dilakukan untuk menghindari adanya makam-makam fiktif yang dapat merugikan warga di Ibu Kota.

Mantan anggota DPR RI itu menuturkan pengundian tersebut juga dilakukan meng-ingat jumlah makam yang tersedia di DKI Jakarta sangat terbatas.

Dengan sistem pengundian, ahli waris yang memiliki uang lebih tidak dapat menentukan lokasi makam yang diingin-kan. Keberadaan makam fiktif, sambung dia, dapat dijadikan sebagai alat bagi petugas untuk melakukan pungutan liar. Misalnya, jika ingin mendapatkan makam di posisi tertentu, warga harus membayar dalam jumlah yang besar.

"Jadi, supaya lebih adil, siapa pun yang membutuhkan makam harus diundi terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak ada warga yang akan merasa dirugikan. Petugas juga tidak bisa berbuat curang," tutur Ahok.

Pascapenemuan makam fiktif beberapa waktu lalu, Ahok langsung mengganti Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Diah. Posisi Ratna pun beralih ke Djafar Muchlisin. Djafar sendiri mengatakan sudah memotong dan merombak hampir 70% bawahannya.(Ant/MTVN/J-3)