Golkar Gandeng KPK Evaluasi Calon

UNTUK mendapatkan calon kepala daerah yang berintegritas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Partai Golkar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap bakal calon yang akan diusung dalam pilkada haruslah figur yang bebas dari praktik KKN.

“DPP Partai Golkar memandang penting hal itu agar setiap calon kepala daerah yang diusung dan yang mendapatkan dukungan Golkar bebas atau tidak terkait dengan perkara korupsi,” ujar Wakil Sekjen Golkar Ali Mochtar Ngabalin di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Bakal calon kepala daerah yang dinilai, kata Ali, ialah para bakal calon di daerah Indonesia Timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Golkar telah memetakan tujuh tokoh yang akan menjadi bakal calon kepala daerah di wilayah tersebut. Namun, hasil penelusuran KPK akan menjadi dasar bagi Golkar untuk memberikan persetujuan.

“Klarifikasi berupa laporan perkembangan pemeriksaan atas laporan masyarakat. Hal itu penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi DPP Golkar,” tukas Ali yang juga tim pemenangan pemilu DPP Golkar untuk rayon Indonesia Timur.

Ia meminta hasil penelusuran KPK cepat diberikan karena tahapan pendaftaran pasangan calon ke KPUD akan berlangsung pada 19-21 September.

Bila dari laporan masyarakat ditemukan ada calon yang terlibat korupsi, imbuhnya, pimpinan ter­tinggi partai beringin tidak segan untuk membatalkan keikusertaan calon dalam pilkada.

Wilayah Papua dan Papua Barat sejauh ini telah menjadi perhatian KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Papua dan Papua Barat memiliki dana otonomi khusus yang fantastis. Kedua provinsi itu masuk enam wilayah yang mendapatkan perhatian khusus KPK, yakni Aceh, Sumut, Riau, dan Banten. (Nyu/P-3)