Ahok: Lokasi Makam Sebaiknya Diundi

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan adanya makam fiktif yang dibeli oleh warga kelas menengah merugikan warga miskin.

"Kalau dari kita tidak ada kerugian ya. Tapi warga yang tak mampu ini yang kasihan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (2/8).

Kasus makam fiktif muncul karena adanya permainan antara oknum PNS di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dimana oknum menjual lokasi makam yang letaknya strategis dan masih kosong serta dihargai sangat mahal. Hal tersebut membuat warga miskin tak mampu membayar retribusi makam dan harus mendapatkan lokasi makam yang cukup jauh.

"Jadi oknum ini kan paaang harga tinggi, siapa yang bayar tinggi dia dapat makam yang posisinya bagus. Sementara warga yang tidak mampu dilempar kemana-mana. Nggak adil," ujar Ahok.

Untuk memberantas permainan makam fiktif pun oknum PNS banyak yang sudah dipecat. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman pun sudah ditugasan Ahok untuk memeriksa jajarannya dan memberikan rekomendasi pemecatan. Selain itu, ia pun menginginkan agar proses penempatan makam dilakukan melalui pengundian agar lebih adil.

"Kepala dinas yang baru juga sudah ada beberapa nama yang direkomendasi. Kalau memang mau adil ya sebaiknya diundi. Jadi hari ini siapa daftar ya diundi saja," tukasnya. (OL-2)