Sosialisasi Ganjil-Genap tidak Maksimal

DI hari pertama uji coba pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi ganjil-genap, banyak pengendara yang belum tahu sehingga masih terlihat kepadat­an kendaraan. Itu menunjukkan sistem ganjil-genap belum tersosialisasi dengan baik.

Arus lalu lintas padat terpantau di Jalan Gatot Subro­to, Kuningan, menuju arah Semanggi baik pagi maupun sore hari.

Kebijakan pengganti 3 in 1 itu diterapkan hanya pada jam kerja, pagi mulai pukul 07.00 hingga pukul 10.00 dan sore pukul 16.00 sampai 20.00. Pada tanggal ganjil, kendaraan yang diperbolehkan lewat ialah yang bernomor pelat ganjil. Begitu sebaliknya.

Kepadatan itu terlihat tak ada bedanya dari hari sebelumnya. Masih ada mobil berpelat genap yang melintasi jalur tersebut. Padahal, hari pertama uji coba dimulai pada tanggal ganjil.

“Kami belum tahu kapan ganjil dan genapnya dilarang atau diperbolehkan. Soal kebijakannya sih sudah tahu,” kata Andika, pengendara sedan yang diberhentikan petugas di perempatan Pancoran, kemarin.

Andika mengaku belum bisa memastikan apakah akan beralih menggunakan kendaraan umum menuju tempat kerja­nya di Cawang, Jakarta Timur. “Belum tahu juga yah (akan beralih ke kendaraan umum). Kerja saya kan mobile. Enggak di satu tempat kantor saja. Ini kalau putar arah lumayan jauh juga,” dalihnya.

Di halte bus Trans-Jakarta depan Gedung LIPI, Jl Gatot Subror, tidak ada penum-pukan penumpang, kemarin sore. Para penumpang yang menunggu untuk mengarah ke Semanggi hanya terlihat kurang dari 20 orang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kepadatan di ujung-ujung area pembatasan terjadi karena faktor pengendara yang nekat melalui jalur yang dibatasi.

“Orang mungkin ada yang lupa. Ada juga yang nekat. Dia pikir lewat Jalan Gajah Mada boleh. Dia nggak sadar kalau dia masuk pun nggak mungkin kasih lewat, nanti di ujung pasti diarahkan,” ujarnya.

Di mata Kepala Subdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKB Budiyanto, sistem ganjil-genap pada hari pertama uji coba mampu mengurangi kemacetan hingga 20%.

Sementara itu, peraturan gubernur (pergub) soal jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) hingga kini belum selesai dibuat.

Ahok mengatakan pergub tersebut masih diperiksa Dishubtrans. “Belum sampai ke meja saya nih. Kan dishub mesti paraf-paraf. Saya harap minggu ini sudah masuk,” tukasnya. (Mal/Put/Beo/J-3)