Pemprov DKI Akan Tambah Alat Berat di TPST Bantargebang

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah alat berat yang dioperasikan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, untuk percepatan memproses sampah warga DKI yang mencapai 7.000 ton per hari. Mereka bahkan membeli 91 truk sampah modern.

Penempatan alat berat milik instansi itu juga dilakukan sebagai langkah awal untuk menggantikan alat berat milik pengelola TPST sebelumnya, yakni PT Godang Tua Jaya yang diputus kontrak sejak 19 Juli lalu. Sejak TPST diswakelola Dinas Kebersihan, beberapa pihak menilai pengelolaan di sana berjalan lamban.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengatakan saat ini jumlah alat berat untuk mengelola sampah di lokasi itu saat ini baru 18 unit. Ia mengakui jumlah itu belum ideal sehingga akan terus ditambah hingga 25 unit yang terdiri dari 17 ekskavator, 5 shovel loader, dan 3 buldoser.

Shovel loader digunakan untuk mengangkut sampah, sedangkan buldoser akan difungsikan untuk mendorong dan mencacah sampah.

"Saat ini (alat berat itu) baru ada 18 unit. Kita rencananya mau tambah sampai 25 unit. Yang paling diperlukan ialah shovel loader dan buldoser," kata Isnawa saat dihubungi <>Media Indonesia, kemarin (Senin, 25/7).

Untuk memperoleh alat berat sebanyak itu untuk sementara ia akan meminjam kepada Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga. Kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut memiliki banyak alat berat dan beragam. Untuk jangka panjang, ia bakal mengajukan pengadaan pembelian alat berat sendiri pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu, pada September mendatang ditargetkan sebanyak 91 unit truk berjenis <>compactor akan tiba di Jakarta dan mulai beroperasi untuk mengangkut sampah.

Gandeng BUMD
Jumlah sampah yang bisa diangkut dengan truk itu, kata Isnawa, mencapai tiga kali lebih banyak daripada truk sampah biasa. Di dalam truk tersebut terdapat mesin pressing, atau pengepres sampah, sehingga bisa membuat proses pengangkutan sampah lebih cepat dan efisien.

Isnawa juga menyatakan tidak tertutup kemungkinan pihaknya menggandeng BUMD dalam mengelola Bantargebang. Namun, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di tempat terpisah menyatakan akan melihat kinerja Dinas Kebersihan terlebih dulu sebelum menentukan apakah TPST Bantargebang akan tetap dikelola instansi itu atau menggandeng BUMD.

Menurutnya, ia akan memanfaatkan pegawai kontrak yang ada, pekerja harian lepas (PHL), dan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU), untuk semaksimal mungkin mengelola Bantargebang.(Put/MTVN/J-2)