Urban tidak Kompeten akan Dipulangkan

KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Edison Sianturi mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak segan memulangkan para pendatang ke daerah asal mereka.

Hal itu akan dilakukan manakala saat Operasi Bina Kependudukan (Biduk) ditemukan adanya pendatang yang tidak memiliki kompetensi keahlian, kepastian kerja, serta tempat tinggal yang layak.

"Pasti kita pulangkan. Untuk apa di sini kalau tidak ada apa pun yang bisa diandalkan. Lebih baik bangun daerahnya saja," kata Edison di Jakarta, kemarin.

Edison menuturkan dalam Operasi Biduk pihaknya tidak hanya menyensus tempat tinggal dan kepastian pekerjaan pendatang, tapi juga mempertanyakan keterampilan yang dimiliki.

Ketiga syarat tersebut penting untuk dimiliki pendatang agar bertahan di Ibu Kota.

Pemprov khawatir membeludaknya pendatang akan menambah jumlah pengangguran.

Sumber daya manusia pun bukan menjadi motor, melainkan malah menjadi beban pembangunan.

Dalam pemulangan pendatang pemprov akan melibatkan Dinas Sosial DKI.

Operasi Biduk akan dilakukan pada Agustus mendatang.

Kegiatan itu untuk mendata penduduk yang datang ke Jakarta setelah arus balik Lebaran.

Lahan negara
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Syahrul Efendy, mengatakan ada penambahan jumlah pendatang di Ibu Kota.

Tercatat jumlahnya mencapai 70.504 orang.

Syahrul khawatir para pendatang itu akan menempati lahan milik negara. Padahal saat ini Pemprov DKI tengah gencar melakukan penertiban di lahan-lahan milik negara.

Mereka yang ditertibkan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

"Biduk ini perlu untuk antisipasi penduduk yang tidak jelas tempat tinggalnya. Mayoritas mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka bikin tempat tinggal di lahan ilegal," tambahnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk mengajak warga melaporkan diri ke RT dan RW setempat.

"Perlu juga diimbau agar mereka mau melaporkan diri ke RT/RW. Kalau kita harus menyediakan rusunawa lagi, perlu berapa untuk menampung 70.504 pendatang baru ini?"

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempersilakan warga dari daerah lain untuk mencari mata pencaharian di Ibu Kota asalkan memiliki kepastian kerja.

Menurutnya, urbanisasi tidak bisa dicegah karena permintaan tenaga kerja seperti buruh masih terus tinggi.