2.800 Bidang Tanah Milik Pemprov DKI tidak Bersertifikat

WAKIL Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengungkapkan ada 2.800 dari 5.800-an bidang tanah milik Pemprov DKI yang belum bersertifikat. Pemprov DKI akan fokus untuk menyertifikatkan semua aset tanah itu.

Michael menjelaskan untuk mendapatkan sertifikat semua lahan harus diukur dulu. Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan pengukuran terhadap tanah itu.

"Kita mau prioritas yang belum bersertifikat akan kita ukur semua, kita ukur turun ke lapangan, kerja sama dengan BPN, setelah itu ajuin penyertifikatan. Nanti kita pilah yang sudah siap naik sertifikat, kita sertifikat duluan, pengukurannya jelas," kata Michael usai rapat dengan BPN di Balai Kota, Kamis (21/7).

Michael mengungkapkan BPKAD sedang dalam tahap menghimpun data aset yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Ia mengatakan BPKAD memiliki peran membantu penertiban sertifikat. Sedangkan SKPD memiliki tanggung jawab dalam hal pengamanan fisik dan administratif.

Proses penyertifikatan akan berlangsung bertahap. Setelah pengukuran, Pemprov DKI akan melakukan pengamanan secara fisik, seperti pemasangan pagar dan plang.

"Habis itu pengamanan hukum, administrasi hukum, penyertifikatan, jadi harus bertahap," jelas Michael.

Untuk inventaris aset sendiri, Michael menargetkan bisa selesai akhir 2016.

"Kita harapkan pengamanan administratif bisa masuk semua akhir 2016, jadi nyusun laporan keuangan 2016 sudah berbasis e-Aset," pungkasnya. (MTVN/OL-3)