Swakelola TPA Bantargebang Hemat Hingga 70%

PENGAMBILALIHAN pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPTS) Bantargebang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diyakini dapat menghemat anggaran hingga 70%. Pasalnya, Pemprov DKI tidak mengeluarkan biaya untuk menyewa jasa swasta.

"Lebih hemat saja. Bisa lebih hemat 60% hingga 70% saya kira," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Kamis (21/7).

Meskipun menyebut ada penghematan, Ahok mengatakan biaya community development untuk warga tetap akan bertambah. Untuk saat ini beberapa alat berat milik pengelola Bantargebang sebelumnya yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) sudah keluar dari kawasan Bantargebang dan digantikan oleh alat berat milik Pemprov DKI.

"Kemarin sudah masuk alat berat semuanya kok. Kita sudah kirim semua alat berat baru. Sudah ketemu operator di sana dan semuanya sudah mulai kerja sama kita. Cuma alat berat saja tarik. Kita kan menghormati, alat beratnya tarik keluar kemudian baru masuk," ujarnya.

Langkah awal untuk swakelola TPST Bantargebang menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji yakni memberikan waktu kepada PT GTJ untuk menarik seluruh asetnya dari Bantargebang. Dalam waktu tersebut, penilaian aset juga akan dilakukan oleh pihak Dinsih DKI.

"Kita akan nilai bersama-sama aset-aset kita sehingga nanti ketahuan mana hasil investasi yang bisa menjadi milik DKI dan mana yang tetap menjadi milik GTJ. 60 hari itu juga berguna untuk kita agar bisa mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk swakelola," kata Isnawa ketika dihubungi.

Namun, untuk besar penghematan swakelola dalam angka Rupiah, Isnawa mengaku belum dapat merincinya. Sebab, hal tersebut baru bisa dipastikan melalui penghitungan biaya operasional saat Dinas Kebersihan sudah sepenuhnya melakukan pengelolaan.

"Sudah pasti ada penghematan. Tapi kita belum hitung," ujarnya. (OL-2)