Kompensasi TPST Bantargebang Naik

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan memperbaiki pemberian kompensasi untuk masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, setelah lokasi pembuangan sampah itu dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan DKI.

Perbaikan antara lain dilakukan pada jumlah dana kompensasi yang diberikan, yakni menjadi Rp500 ribu per 3 bulan dari sebelumnya hanya Rp300 ribu. Selain itu, jumlah penerimanya ditambah menjadi 18 ribu keluarga. Saat masih dikelola pihak swasta, warga penerima kompensasi hanya 15 keluarga.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji didampingi humas Yogi Ichwan mengatakan, selain memperbaiki kompensasi, pihaknya akan mengikutsertakan sekitar 6.000 pemulung yang setiap hari beraktivitas di TPST tersebut ke program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Tenaga kerja yang selama ini bertugas di TPST tersebut, ujarnya, akan menjadi pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI dengan standar gaji DKI, ditambah gaji ke-13. Di lokasi juga akan disediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pekerja, pemulung, dan warga sekitar TPST.

Dinas Kebersihan DKI mengambil alih TPST Bantargebang setelah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memutus kontrak dua perusahaan swasta yang sebelumnya mengelola, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, Selasa (19/7).

Pemutusan kontrak dilakukan karena PT GTJ dan NOEI gagal memenuhi kewajiban mengelola sampah sesuai perjanjian. Dengan pemutusan kontrak, kedua peusahaan harus menghentikan semua pekerjaan, mengosongkan TPST, dan menyerahkan aset, sarana, dan prasarana kepada Pemprov DKI dalam waktu 60 hari sejak kontrak diputus.

Berdasarkan pantauan di TPST Bantargebang, kemarin siang, terjadi antrean panjang truk pengangkut sampah yang akan membongkar muatan. Menurut informasi, antrean terjadi karena pembuangan sampah berlangsung tanpa dibantu alat berat, sehingga berjalan lambat.

Puluhan alat berat yang biasa digunakan di lokasi telah diambil PT GTJ, kemarin dini hari. Di lokasi juga sudah tidak ada lagi pegawai PT GTJ dan PT NOEI.

Salah seorang sopir truk sampah, Sigit Susanto, mengatakan, sebelumnya pembuangan sampah dari truk dibantu menggunakan alat pengeruk agar bisa cepat tuntas. "Karena tidak ada alat berat, sekarang truk membutuhkaan waktu lama untuk menurunkan sampah," katanya. (Ssr/Gan/J-2)