RSUD Kota Bekasi Utang Obat Rp1 Miliar

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi utang sebesar Rp1 miliar kepada distributor obat.

Kendati utang itu terbilang tinggi, sejumlah jenis obat dalam kondisi kosong.

Adanya utang sebesar itu terungkap ketika inspektorat kota setempat melakukan audit perencanaan pembelian obat RSUD Kota Bekasi.

"Nilai utang obatnya mencapai Rp1 miliar," kata Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Syamsudin saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia menjelaskan, sebetulnya dengan utang sebesar itu, bukan berarti pihak RSUD tidak mampu membayar, apalagi anggaran yang dimiliki RSUD Kota Bekasi berasal dari dua sumber, yakni badan layanan unit daerah (BLUD) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Namun, ia menilai pengelola RSUD tidak matang dalam merencanakan pembelian persediaan obat setiap tahun anggaran, sehingga kendati pengeluaran RS tinggi, ada sejumlah obat yang kurang.

Menurutnya, persediaan obat yang dibeli RSUD Kota Bekasi setiap tahun tercatat mencapai 900 item.

Namun, pada kenyataannya ada beberapa jenis obat yang diperlukan pasien ternyata tidak tersedia.

"Mereka (pengelola RSUD) tidak menginventarisasi data obat yang dibutuhkan pasien RSUD, sehingga saat dibutuhkan, obat itu tidak tersedia," jelas Cucu.

Ia tidak bisa memastikan apakah ketiadaan stok sejumlah obat itu sebagai dampak dari utang RSUD kepada distributor, sehingga distributor tidak memberi pasokan, sebab bisa saja memang stok obat yang biasa dirujukkan dokter praktik di RSUD tersebut memang tidak termasuk daftar obat yang dibeli RS.

Menurut Cucu, beberapa waktu lalu pihaknya sempat memeriksa langsung dua jenis obat, yakni obat untuk penderita penyakit jantung dan obat kejang.

Saat itu, kedua obat tersebut memang kosong.

"Saat diperiksa, memang (kedua jenis obat) tidak ada. Mungkin saja memang stok obat yang dimaksud tidak masuk pembelian, atau kebetulan sedang habis," ujarnya.

Rapikan manajemen

Dengan kondisi tersebut, pihaknya segera merekomendasikan kepada pengelola RSUD agar segera merapikan manajemen pengadaan obat.

Menurutnya, pengelola masih dapat mengalokasikan kekurangan obat dan anggaran yang diperlukan dalam anggaran perubahan.

Sementara itu juru bicara RSUD Kota Bekasi Usep Rahman, saat dimintai konfirmasi, tidak bersedia memberikan keterangan dengan alasan ia harus mengonfirmasikan masalah itu kepada pihak yang lebih berwenang.

"Hal itu harus saya konfirmasikan dulu ke pihak yang berwenang," ujar Usep tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.

Sebelumnya, Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati pernah mengungkapkan stok obat untuk penderita penyakit khusus minim.

Hal tersebut terjadi lantaran kendala teknis distribusi obat.

Selain itu, jumlah pasien yang datang ke RS itu setiap hari di atas angka rata-rata.

Oleh karena itu, stok obat yang seharusnya diprediksi cukup untuk satu bulan ternyata habis sebelum waktu yang diperkirakan. (J-2)