Perlu Rekayasa Sosial Canggih Atasi Konflik di Papua

Tokoh-tokoh agama di Papua bergerak cepat meredam ketegangan pasca penyerangan  terhadap jemaah shalat Idul Fitri dan pembakaran masjid di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga Kristiani. Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Alpha Amirrachman, PhD mengapresiasi upaya perdamaian antar pemimpin agama ini. Namun ia menambahkan pihak kepolisan harus mengusut tuntas siapa di balik penyerangan termasuk soal surat edaran dari Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang provokatif itu dan memberikan sanksi yang tegas jika memang terbukti bersalah, ujarnya.

Alpha menjelaskan bahwa Papua memang sangat rentan dengan konflik, bukan hanya antara sesama ratusan suku asli yang tidak selalu hidup damai namun juga antara penduduk asli non-Muslim dan pendatang yang mayoritas Muslim. Potensi konflik sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor non-agama, terutama ekonomi, di mana penduduk asli merasa 'tergusur' dengan kedatangan pendatang yang kebanyakan dari Jawa dan Sulawesi yang mayoritas Muslim dan berpartisipasi lebih aktif dari penduduk asli dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Papua.

Apalagi yang dibakar dalam insiden di Tolikara bukan hanya masjid, tapi juga kios-kios yang merupakan simbol kemajuan ekonomi kaum pendatang. Selain ekonomi, juga ada persoalan politik, dimana penduduk asli dianggap mendukung separatisme, dan kaum pendatang membela NKRI.

Ini berbeda dengan konflik di Maluku seputar jatuhnya Orde Baru, di mana penduduk asli memang sudah sejak dahulu terbagi dua Muslim dan  Kristen yang direpresentasikan dengan negeri (kampung adat) Islam dan Kristen. "Mereka punya mekanisme adat pela gandong antara kampung Kristen dan Islam untuk mengantisipasi konflik sosial, walaupun tetap ada gesekan ketegangan dengan pendatang yang kebetulan Muslim, dan konflik dipicu selain oleh politik  juga oleh persoalan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang yang lalu melebar ke persoalan agama" ujar Alpha.

Ini berbeda dengan Papua dan Papua Barat yang jauh lebih kompleks, dengan ratusan suku asli non-Muslim yang kebanyakan masih left behind dan rendah pendidikannya versus pendatang yang mayoritas Muslim yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. "Dengan demikian sentimen anti-pendatang Muslim jauh lebih keras dan tajam di Papua dan Papua Barat karena hampir tidak ada penduduk asli yang Muslim, apalagi mereka tidak punya mekanisme sosial yang teruji untuk  mengantisipasi dan meredam konflik" ujar Alpha.

Mekanisme sosial untuk mengantisipasi dan meredam konflik inilah yang perlu diciptakan oleh pemerintah, para tokoh masyarakat dan para pelaku usaha. "Perlu ada social engineering yang canggih, di mana dialog yang kita dorong antara penduduk asli dan pendatang bukan hanya sebatas berbicara soal perdamaian antar pemuka agama di panggung di tengah sorotan media, tidak bisa superficial begitu, tapi harus lebih konkrit dan membawa kemaslahatan bersama yang nyata," ujar Alpha.

Alpha memberikan contoh kerjasama sosial ekonomi yang melibatkan dan mendorong kerjasama yang erat antara penduduk asli dan pendatang di bidang pertanian, perkebunan dan juga perdagangan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat juga  perlu mendapatkan perhatian.

"Walaupun anggaran otonomi khusus terus meningkat, tahun 2002 Rp. 5 triliun, 2006 Rp 17 triliun, tahun 2013 75,7 triliun, namun IPM Papua paling rendah dibanding provinsi yang lain, yaitu 65,36 tahun 2011 dan 65,86 tahun 2012," beber Alpha. "Ini perlu affirmative policy dari pemerintah, bukan hanya sekedar quota penduduk asli dalam kertelibatan mereka dalam pembangunan, namun juga mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan penduduk asli agar bisa berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan, "ujarnya.

Keterlibatan yang penuh setiap anggota masyarakat baik asli maupun pendatang akan mendorong kohesi sosial multikulturalisme yang positif, selain mendorong percepatan kesejahteraan juga akan mengurangi ketegangan dan kecemburuan sosial antar kelompok masyarakat, pungkas Alpha.