Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menilai jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bisa diterapkan di Jakarta saat ini. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menilai hal itu didukung oleh sistem angkutan umum di Ibu Kota yang sudah sangat baik.
Cakupan layanan Transjakarta, mulai dari rute nonkoridor, rute koridor, hingga rute mikrotrans totalnya sudah melebihi 90%. Selain itu, sudah ada LRT, MRT, dan KRL.
Sebentar lagi pun pemerintah pusat bakal mengoperasikan LRT Jabodebek yang akan menghubungkan warga dari Bodebek ke Jakarta begitu pun sebaliknya.
Baca juga: Pengamat: ERP Bukan Obat Mujarab atasi Macet
Kondisi itu, lanjut Syafrin, lebih baik dibandingkan dengan kondisi Singapura saat pertama kali menerapkan ERP pada 1975.
Saat itu, kondisi angkutan umum Singapura masih minim. MRT baru mulai dibangun.
Namun, Singapura berani mengambil kebijakan demi mengatasi kemacetan untuk jangka panjang. Bisa terlihat hari ini, tidak ada kemacetan berarti di Singapura.
"Dengan kondisi ini artinya sistem angkutan umum sudah siap," tutur Syafrin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/1).
Meskipun sistem angkutan umum sudah cukup baik, Syafrin menilai tetap harus ada strategi menekan atau push guna mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Salah satunya dengan ERP serta kebijakan lain seperti penaikan tarif parkir.
"Itu karena harus ada strategi push. Jika kita tidak lakukan upaya untuk menekan menggunakan kendaraan pribadi maka akan tetap (macet)," tegasnya.
Ia juga menambahkan, hadirnya ERP bukan berarti Pemprov DKI membatasi kepemilikan kendaraan bermotor karena hal tersebut adalah hak tiap warga negara.
"Silahkan mempunyai kendaraan sebanyak-banyaknya, tapi saat di jalan kita kendalikan melalui pengendalian lalu lintas," tukasnya. (OL-1)
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
Ekosistem baterai untuk kendaraan listrik juga harus dapat dikembangkan di dalam negeri.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan uji coba layanan transportasi massal Biskita Trans Depok.
BELASAN angkutan perkotaan atau angkot Mikrotrans akan segera dioperasikan di Kota Depok. Angkot yang juga memiliki fasilitas pendingin (AC), sistem keamanan CCTV dan pintu otomatis.
Layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya berdampak buruk pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, kecelakaan lalu lintas, kesehatan, ekonomi biaya tinggi.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan bus-bus listrik untuk transportasi massal.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyerahkan hal itu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Sebanyak 29 rute mikrotrans Jak Lingko tidak beroperasi imbas aksi unjuk rasa dilakukan operator Jak Lingko yang berlangsung di depan gedung Balailota DKI Jakarta, Selasa (30/7).
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Bank DKI kembali menjalin kemitraan bersama Transjakarta. Kolabrasi kali ini dilakukan melalui penamaan halte dari Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI.
Jika rute Transjakarta tersedia, informasi waktu real-time akan ditampilkan secara jelas dalam hasil pencarian di Google Maps.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved