Dugaan Penyimpangan Pembelian Lahan di Cengkareng, Ahok Gandeng KPK

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk menelusuri kasus dugaan terjadi penyimpangan atas pembelian lahan aset daerah dibeli Pemprov DKI sendiri untuk rusunawa di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Kasus itu disinyalir merugikan keuangan daerah ratusan miliaran rupiah.

"Kasus ini kami proses saja secara hukum. Kami sudah lapor ke KPK. Ini ada hubungannya dengan gratifikasi yang pernah dilaporkan dulu," kata Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6).

Ahok mengatakan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Adji, pernah melapor tentang mendapatkan gratifikasi sebesar Rp10 miliar dari pembelian lahan. Diperkirakan gratifikasi tersebut berkaitan dengan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat.

"Sudah dilaporkan dan dikasih ke Dinas Perumahan DKI yang kami suruh dibalikin. Itu kayanya ada hubungan," ungkapnya.

Ahok juga mengaku perlu melibatkan Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti kasus ini, karena ada unsur penipuan dalam pembelian lahan Cengkareng Barat yang luasnya berkisar 4,6 hektare.

"Kami juga koordinasi dengan Bareskrim agar segera dilapor resmi untuk tindak lanjut. Ini ada penipuan. Mesti tanya jelasnya kepada Kepala Dinas Perumahan DKI," terangnya.

Ahok mencurigai adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang bermain dalam pembelian lahan ini. Hal itu terlihat dari surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI berbeda dengan yang dipegang Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI.

"Kami nggak tahu apa ini permainan, karena sudah belasan tahun lalu. Kalau beli barang sendiri pasti penipuan," tandasnya. (OL-2)