Pencatatan Aset DKI Kacau, Ahok akan Libatkan KPK

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui pencatatan aset di DKI sempat masih jauh dari harapan. Pria yang akrab disapa Ahok itu menerangkan pencatatan sejumlah lahan kepemilikan di DKI kacau balau.

"Dulu memang kacau kita (soal pencatatan aset DKI)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6).

Dia bahkan mengkritik pencatatan aset DKI penuh dengan 'permainan'. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakuiBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) lama dalam membenahi aset. Untuk itu, Pemprov DKI pun baru-baru ini merekrut SDM dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu menyelesaikan masalah aset.

"Jadi accrual basis dari orang BPK. Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak," ucapnya.

Aset yang tidak dicatat dengan baik berpotensi disalahgunakan. Dia mencontohkan rata-rata rumah pejabat DKI tidak ditempati oleh pemiliknya langsung. Banyak dari rumah pejabat dipergunakan oleh swasta.

"Ini pelanggaran. Makanya kita mau temukan dengan BPN, notaris, kami, KPK, mau bentuk tim gabungan," terang Ahok.

Adapun yang terbaru, Ahok mengaku baru menerima pengaduan warga yang memiliki lahan di Cakung, Jakarta Timur. Warga tersebut menyerahkan tanahnya seluas 3.009 meter per segi untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum DKI pada 1995. Namun setelah diserahkan, lahan tersebut tidak diurus dan tidak dicatat oleh DKI.

"Tanahnya jadi didudukin oleh orang lain. Nah yang punya tanah marah. Nah yang begini mungkin main kali," ucap Ahok.

Sementara itu, Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono menerangkan pihaknya melakukan pencatatan dan pengelolaan aset sejak 1972. Saat itu, aset DKI masih acak-acakan karena banyak aset yang tidak didata.

"Bayangkan, kita mesti cek ulang dari 1972 semua. Saya pikir kita butuh waktu," kata Heru kepada Metrotvnews.com.

Heru menjelaskan, pihaknya terus melakukan rekonsiliasi aset DKI setiap hari. Dia mencontohkan, di sejumlah dinas ada aset yang tak tercatat 10 tahun belakang. Kemudian di Dinas Pendidikan ada aset yang tak didata sebanyak Rp25 triliun. BPKAD, lanjut Heru, kini menggunakan sistem barcode dan i-asset untuk mendata aset.

"Sekarang tinggal Rp8 triliun yang belum terdata. Kan banyak hibah yang tiap hari aset juga bertambah. Ini perlu kita kerjakan, tapi memang butuh waktu," tandas dia. (MTVN/OL-5)