Ahok Bakal Pindahkan Wewenang Pembelian Tanah ke Wali Kota

GUBERNUR DKI Jakarta Basiki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana memindahkan wewenang eksekusi pembelian tanah kepada Wali Kota. Sebelumnya, eksekusi lahan diberikan wewenang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Saya mau tarik (wewenang) pindahin ke wali kota saja. Enggak bisa percaya lagi ke SKPD kalau begitu," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (28/6).

Ahok kesal karena banyak SKPD dianggapnya tidak becus mengurus permasalahan tanah. Lagi-lagi Ahok mencontohkan lahan tanah Duta Besar Inggris di Jakarta Pusat yang tidak kunjung dibeli Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sejak 2013. Padahal, dana sudah disediakan untuk mengeksekusi tanah.

"Masa kita bisa Silpa beli tanah. Aneh kan? Ini Sampai Juni enggak bisa beli tanah. Beli tanah kan ada Keppres segala macam begitu mudah," ucap Ahok.

Belum lagi, baru-baru ini, Dinas Perumahan DKI tertipu membeli lahan sendiri di daerah Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Dinas Perumahan membeli lahan tersebut dari perseorangan menggunakan sertifikat hak milik. Namun, belakangan tanah seluas 4,6 hektar tersebut milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI.

Atas kasus itu, DKI diduga merugi Rp648 miliar. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menduga ada oknum di dinas yang bermain dalam kasus Cengareng ini.

"Mungkin lurah, atau oknum dinas Ini kayak mafia saja. Makanya kita mesti selidikin, mesti bawa ke polisi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim," tandas dia. (MTVN/OL-3)